KAUM KARTINI HARUS BANGKIT

Kendati Sumatera Barat masih berduka akibat gempa tahun lalu, namun tidak mengurangi semangat dari kaum Kartini untuk bangkit kembali dari permasalahan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Sumatera Barat Nyonya WIWIK MARLIS RAHMAN dalam sambutannya saat melepas gerak jalan santai dalam rangka hari Katini 2010 di halaman RRI Padang, pagi tadi.

Dijelaskan, semangat kaum Kartini harus dipertahankan, sehingga ke depan dapat menata kehidupan keluarga yang sehat dan bahagia.

Gerak jalan santai Hari Kartini tersebut diikuti Keluarga Besar RRI Padang, Majelis Taklim Kota Padang dan Umum, menempuh rute dari halaman RRI, jalan A.Yani, Olo Ladang, Samudra, Belakang Olo, Ratulanggi dan kembali ke RRI.

Sejumlah peserta berhasil memboyong hadiah antaralain sepeda sport dari Ny. WIWIK MARLIS RAHMAN, dan sejumlah hadiah menarik dari PT Semen Padang, Bank Nagari, Toko Buku Sari Anggrek, Bank Mandiri, Ekstra Joss, dan sponsor lainnya.

Kepala LPP RRI Padang Drs. SUDIMAN BONAVARTE, MM mengatakan, Gerak Jalan Hari Kartini 2010 diselenggarakan serentak oleh seluruh RRI di Indonesia, dengan komando start dari Jakarta oleh Direktur Utama LPP RRI – PARNI HADI melalui Jaringan TV Pro-3.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 18 April 2010

PENCAPAIAN PAD MUSEUM ADYTIAWARMAN 2010

Kepala Museum Adytiawarman Sumatera Barat, MUASRI optimis target PAD 2010 sebesar 57 koma 5 Milyar rupiah dari institusi tersebut dapat tercapai.

Optimisme tersebut didasari penerimaan retribusi tiga bulan pertama tahun 2010 yang telah mencapai angka 24 persen.

Nilai tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pemaksimalan layanan terhadap pengunjung museum.

Ia berharap, MUSEUM mampu menjalankan perannya ke depan, tidak sekedar sarana edukasi pelestarian nilai-nilai budaya, namun juga bisa menjadi objek wisata hiburan yang menarik bagi masyarakat.

Untuk keperluan daya tarik museum, menurut MUASRI , pihaknya fokus melakukan pembenahan fisik museum, termasuk penataan koleksi yang rusak akibat gempa 30 September lalu.

Diharapkan, penataan yang dilakukan saat ini mampu meraup retribusi lebih besar untuk pencapaian target 2010.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukull 17.00 tanggal 18 April 2010

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DPRD Propinsi Sumatera Barat dalam rapat Paripurna kemaren telah mencabut Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1997 tentang penetapan rumah sakit umum DR AHMAD MUCTAR Bukittinggi sebagai unit Swadaya Daerah.

Dengan demikian Pengelolaan keuangan RSUD DR AHMAD MUKTAR Bukittinggi, selanjutnya menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang berpedoman kepada peraturan perundang undangan.

Sebelum Ranperda dimaksud ditetapkan menjadi perda terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam nota persetujuan bersama yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan dan Gubernur Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat Profesor Doktor Haji MARLIS RAHMAN dalam kesempatan tersebut mengatakan, dengan telah ditetapkannya rumah sakit umum DR AHMAD MUCTAR Bukittinggi sebagai Unit Swadaya Daerah, Pelayan kesehatan terhadap Masyarakat akan lebih baik.

Gubernur mengharapkan, pelayanan rumah sakit umum DR AHMAD MUKTAR Bukittinggi setelah menjadi unit swadaya Daerah lebih Frofesional dan lebih mengutamakan pelayan kesehatan kepada pasien atau masyarakat.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 18 April 2010

PENERTIBAN ANJAL DI KOTA PADANG

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada Triwulan I tahun 2010, akan menertibkan anak jalanan dan pengemis dengan cara persuasif.

Setelah ditertibkan anak jalanan dan pengemis tersebut, nantinya akan dibina dengan mengarahkan mereka pada pengembangan bakat dan kemampuannya masing – masing.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Ir. HERIYANTO RUSTAM mengatakan, pihaknya akan merubah pola penertiban anak jalanan dan pengemis yang diterapkan selama ini menjadi pola pembinaan, sehingga tidak ada lagi kesan adanya petugas yang hanya mengejar dan menangkap anak jalanan tersebut.

Menurut HERIYANTO RUSTAM, penertiban secara persuasive tersebut, untuk tahap awal akan difokuskan pada dua lokasi yakni, di persimpangan Poltabes dan ruas jalan A.Yani Padang.

HERIYANTO RUSTAM menjelaskan, anak jalanan tersebut akan diberikan pengarahan, kemudian diserahkan ke rumah tempat pembinaan sesuai dengan keahlian dan bakat mereka masing-masing.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 18 April 2010

PENGERUKAN PELABUHAN MUARA GAGAL DILAKSANAKAN

Pengerukan Pelabuhan Muara Padang yang rencananya akan dilakukan bulan April ini, terancam gagal, karena bangunan AW Kafe yang berdiri di atas Pelabuhan tersebut, menghambat proses pengerukan.

Kendati pihak Administrator Pelabuhan Teluk Bayur telah mengeluarkan pengumuman dengan nomor UK.111/2/06/AD.TBS-2010 tentang pembongkaran bangunan dermaga, namun hingga saat ini pembongkaran belum juga dilakukan.

Dengan batalnya pengerukan di Pelabuhan Muara Padang, dikhawatirkan hilangnya fungsi Pelabuhan yang bernilai historis itu.

Selain itu, dana pengerukan yang bersumber dari APBN sejumlah 5 milyar rupiah, akan kembali ke kas Negara.

Meskipun Walikota Padang Fauzi Bahar telah beberapa kali di Panggil DPRD Padang untuk menyelesaikan persoalan itu, namun hingga saat ini belum ada tanda – tanda akan dilakukannya proses pengerukan maupun pembongkaran kafe dimaksud.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 18 April 2010

KOPERTIS MENINGKATKAN KWALITAS

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta – Kopertis Wilayah X menargetkan pada tahun 2013, tidak ada lagi dosen yang berijazahkan S satu yang mengajar di wilayah dimaksud.

Koordinator Kopertis Wilayah X, ELFINDRI mengatakan, cara itu merupakan salah satu upaya meningkatkan kwalitas para dosen Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.

Disamping itu, pihaknya juga berupaya untuk mendirikan fasilitas kampus seperti laboratorium dan perpustakaan yang bertujuan untuk menunjang ilmu dan keterampilan mahasiswa serta mengembangkan metoda pengajaran agar dapat membangun keterampilan, ilmu dan soft skill mahasiswa tersebut.

ELFINDRI menjelaskan, Kopertis Wilayah X kini sedang melaksanakan langkah – langkah itu, agar peningkatan kwalitas Perguruan Tinggi Swasta pun dapat tercapai, sehingga Perguruan Tinggi Swasta dapat bersaing dengan Perguruan Tinggi Negeri.

Disamping itu, ELFINDRI mengharapkan, penerimaan dan perpanjangan izin dosen pada Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 18 April 2010

PERHATIAN PENUH KONI SUMBAR KE DEPANNYA

Pengurus AMURA Karate-Do Indonesia Cabang Sumatera Barat mengharapkan dukungan sepenuhnya dari KONI Sumbar untuk peningkatan prestasi atlit karate.

Sebagai salah satu cabang olahraga yang memiliki potensi cukup besar, karate tidak bisa berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan dan pembinaan dari organisasi terkait.

Ketua Komisi Teknik AMURA Karate-Do Indonesia Cabang Sumatera Barat, Mirkadri Miyar mengatakan, sejauh ini pembinaan yang dilakukan terhadap atlit, lebih didasari inisiatif dan kemauan masing masing perguruan.

Kendati disadari kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran cukup terbatas, namun tidak tertutup kemungkinan bagi KONI Sumbar dapat memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap para atlit.

Dikatakan, salah satu factor penunjang keberhasilan atlit dalam setiap kompetisi adalah ketersediaan sarana prasarana olahraga.

Sumber : Warta Berita Olahraga pukul 12.00 tanggal 18 April 2010

MENDIRIKAN BANGUNAN HARUS PERHATIKAN STRUKTUR TANAH

Masyarakat yang ingin kembali membangun bangunannya yang rusak akibat gempa tahun lalu, untuk dapat melakukan evaluasi terhadap struktur tanah tempat bangunan tersebut yang akan di dirikan.

Selain memperhatikan struktur tanah juga perlu diperhatikan perkuatan terhadap konstruksi bangunan yang akan di dirikan sehingga nantinya banguan tersebut tahan terhadap gempa.

Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukinan Sumatera Barat IR. HARZIMEN mengatakan, selain memperhatikan struktur tanah, juga diperhatikan design dan perencanaan yang ada, apakah sudah memenuhi dengan kondisi sekarang.

HARZIMEN menjelaskan, khusus untuk bangunan rumah penduduk, pihaknya sudah melakukan idenfikasi seluruhnya, sementara untuk bangunan pemerintahan sedang dalam proses tahap perencanaan.

Idenfikasi tersebut bekerjasama dengan Unand, UNP dan tenaga dari PNPM Mandiri.

Diharapkan dalam perencanaan design bangunan nanti, bangunan –bangunan yang akan di dirikan oleh masyarakat hendaknyai tahan terhadap gempa yang berkekuatan sampai 9 SR.

Dikatakan, pihaknya sekarang sudah membentuk tim ahli bangunan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tim ahli tersebut terdiri dari UI , ITB dan Unand.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 18 April 2010

PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DI LUAR JADWAL

Kendati Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Barat baru akan menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 26 sampai 30 April nanti, namun sejumlah baliho dan atribut kampanye bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah banyak dipasang pada sejumlah ruas jalan utama di Kota Padang maupun Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

Menanggapi hal tersebut Anggota Panwaslu Provinsi Sumatera Barat ADHI WIBOWO mengatakan, pemasangan baliho dan atribut bakal calon Kepala Daerah tersebut, belum menjadi kewenangan Panwaslu untuk melarangnya, karena saat ini KPU belum menetapkan nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menurut ADHI WIBOWO saat ini pelarangan pemasangan atribut kampanye tersebut masih di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, karena terkait dengan keindahan dan ketertiban kota.

ADHI WIBOWO menegaskan, jika pemasangan Baliho dan atribut kampanye masih dilakukan setelah KPU resmi menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu akan mencopot baliho maupun atribut kampanye dan dapat mengenakan sanksi pidana terhadap Peserta Pilkada tersebut.

Panwaslu telah melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada, namun sejauh ini Panwaslu Sumatera Barat belum menemukan adanya pelanggaran.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 18 April 2010

TAHAP VERIFIKASI FAKTUAL

Hampir semua berkas persyaratan ke 5 Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilukada tahun 2010 ini, tidak memenuhi ketentuan yang ada.

Temuan tersebut didapatkan berdasarkan hasil verifikasi factual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum – KPU Provinsi Sumatera Barat yang berakhir Kamis lalu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum – KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Sosialisasi Pemilu, HUSNI KAMIL MANIK mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi factual terhadap berkas persyaratan para Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilukada tahun 2010, dengan melakukan pengecekan berkas persyaratan tersebut ke instansi – instansi yang mengeluarkannya di sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung dan Malang Jawa Timur.

Menurutnya, secara umum persyaratan para Balon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, masih belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti sejumlah ijazah yang belum dilegalisir dan belum lengkapnya berkas laporan harta kekayaan pejabat para Balon.

HUSNI KAMIL MANIK mengungkapkan, KPU Sumatera Barat memberikan waktu kepada para Balon tersebut, untuk melengkapi semua berkas persyaratan, hingga tanggal 22 April nanti, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tersebut para Balon belum melengkapi persyaratan dimaksud, Balon yang bersangkutan dapat didiskualifikasi dari peserta Pemilukada Provinsi Sumatera Barat tahun 2010.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 18 April 2010