PENGELOLAAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel mulai dari perencanaa dan penganggaran.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada sektor pendapatan kebijakan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah, sedangkan pada sektor belanja, kebijakan diarahkan pada prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Panitia Khusus Rekomendasi DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ir.H ARKADIUS DATUK INTAN BANO terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Dijelaskan ARKADIUS, dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut disektor pendapatan, secara keseluruhan pemerintah daerah telah dapat melampaui target pendapatan daerah yang ditetapkan.

Sampai akhir tahun 2010, pendapatan daerah yang berhasil dicapai yakni sebesar 1 Triliun 918 Milyar 52 Juta Rupiah lebih, sedangkan target yang ditetapkan hanya sebesar 1 Triliun 849 Milyar 528 Juta 914 Ribu Rupiah lebih, sehingga terdapat kelebihan realisasi pendapatan sebesar 68 Milyar 523 Juta 543 Ribu Rupiah lebih.

Sedangkan di sektor belanja daerah, dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar 2 Triliun 456 Milyar 306 Juta 678 Ribu Rupiah lebih, telah dapat direalisasikan sebesar 2 Triliun 241 Milyar 45 Juta 108 Ribu Rupiah lebih.

Meskipun telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perbaikan, diantaranya, kurang efektifnya kebijakan optimalisasi aset dan kekayaan daerah serta pengembangan BUMD yang menganut prinsip-prinsip tidak memberatkan masyarakat dan keuangan.

Kondisi ini dapat dilihat dari belum tuntasnya penanganan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Selain itu, rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah yang tidak sebanding dengan aset BUMD dimaksud.

Untuk itu, Ketua Tim Panitia Rekomendasi DPRD Propinsi Sumatera Barat menyarankan, pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan revitalisasi kembali manajemen BUMD agar BUMD mampu bersaing dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 11 Juni 2011

Iklan

About prosaturripadang

Radio Publik Milik Bangsa - Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Posted on Juni 11, 2011, in Berita, Berita Daerah Pagi, Keuangan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: