Daily Archives: November 1, 2011

MENOLAK RANPERDA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Enam Fraksi dari delapan Fraksi yang ada di DPRD Propinsi Sumatera Barat menolak Ranperda Pendirian perseroan terbatas penjamin kredit daerah Propinsi Sumatera Barat untuk dijadikan perda, karena dinilai perusahan penjamin kredit tersebut adalah usaha untung-untungan dan beresiko tinggi yang sangat rentan dengan kerugian, jika terjadi kredit macet.

Enam Fraksi yang menolak Ranperda Pendirian perseroan terbatas penjamin kredit daerah propinsi Sumatera Barat adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra dan, Sementara Fraksi Partai Keadilan sejahtera dan Fraksi Persatuan pembangunan menerima Ranperda jaminan kredit tersebut.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Sumatera Barat, ZAILIS USMAN,menjelaskan ditolaknya Ranperda jaminan Kredit daerah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan referensi pengalaman pahit tentang penjaminan kredit, karena ini yang dijamin bukan perorangan, tetapi badan usaha milik masyarakat.

Selain itu, Ranperda tersebut belum ada keterkaitannya dengan kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

ZAILIS USMAN mencontohkan, pada tahun 1988 pernah menggulirkan kredit KIT dan KMKP, dan terjdilah musibah Nasional Debitur KP dan KMKP mengalami kredit macet, lembaga penjamin waktu itu adalah PT Askrindo tidak mampu membayar tagihan klaimm dari bank, sehingga PT Askrindo kolaps, akhirnya untuk mempertahankan PT Askrindo terpaksa pemerintah melakukan penyuntikan dana.

Dikatakan, jika pada PT Penjamin Kredit Daerah ini terjadi hal yang paling buruk, ini tentu akan menjadi sia-sia uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dan Restribusi.

Untuk itu Fraksi Partai Golkar, kata ZAILIS USMAN, meminta kepada Pansus dan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat untuk kembali mengkaji ulang Ranperda Pendirian Perseroan terbatas penjamin kredit Daerah Propinsi Sumatera Barat karena Ranperda tersebut masih rancu, untuk itu Ranperda tersebut perlu penajaman dan pendalaman.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 1 November 2011

Iklan

POLSEK PADANG BARAT RAZIA TEMPAT HIBURAN

Dalam upaya mengantisipasi timbulnya tindakan kejahatan di daerah-daerah yang rawan di wilayah hukum Kecamatan Padang Barat Kota Padang, jajaran Polsek Padang Barat melakukan razia setiap harinya.

Kapolsek Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Kompol ZULKIFLI MALARAS,SH mengatakan, razia tersebut di fokuskan pada tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Polsek Padang Barat.

Menurutnya selama ini pemilik tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Padang Barat tidak pernah mengurus surat izin keramaian kepada ke Polsek yang dipimpinnya, tetapi langsung kepada pihak Polresta Padang.

Dijelaskan ZULKIFLI, jika ditemui di lapangan, bagi pemilik tempat hiburan yang tidak mempunyai izin, pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan dan memroses secara hukum.

Menurut Kapolsek Padang Barat, Kompol ZULKIFLI MALARAS,SH, razia tersebut dilaksanakan, karena wilayah kecamatan merupakan jantungnya Kota Padang dan di wilayah tersebut yang paling banyak terdapat tempat-tempat hiburan.

Hal itu dikhawatirkan dan dicurigai sebagai tempat-tempat timbulnya kejahatan dan kasus-kasus tindakan kriminal lainnya.

Dengan di gelarnya razia setiap hari, ZULKFILI berharap, akan tercipta suasana yang aman dan kondusif.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 1 November 2011

COFFEE MORNING KOMISI SATU DPRD PADANG

Pemerintah Pusat, telah mengeluarkan, Peraturan Pemerintah, tentang Kebijakan Moratorium, penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Kebijakan tersebut, terkait penundaan sementara penerimaan CPNS, bagi Kota atau Kabupaten yang banyak mengeluarkan APBD, untuk belanja pegawai, dibanding belanja pembangunan.

Hal tersebut, diungkapkan Walikota Padang Doktor FAUZI BAHAR. MSI, usai acara coffee morning DPRD Kota Padang, dengan topik Kebijakan Moratorium, Penerimaan PNS di pelataran gedung parlemen Jalan Sawahan Padang kemarin.

Lebih jauh Walikota Padang FAUZI BAHAR mengatakan, terkait dengan kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Padang, hanya bisa menerima pegawai kontrak, atau outsourcing, untuk SKPD yang strategis, dalam memberikan pelayanan umum.

Terkait dengan hal itu, kata FAUZI BAHAR, Pemerintah Kota Padang, akan melakukan rotasi terhadap, PNS atau Pegawai Kelurahan dan Guru di Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Komisi Satu DPRD Kota Padang, JUMADI. SH mengatakan, coffee morning tersebut, dimaksudkan untuk menyosialisasikan Peraturan Pemerintah, tentang Kebijakan Moratorium, kepada Kabupaten dan Kota yang banyak mengeluarkan belanja APBD bagi pegawai.

Acara coffee morning yang diadakan Komisi Satu DPRD Kota Padang tersebut, selain dihadiri Ketua DPRD, ZULHERMAN, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, BUDIMAN, Kasdim Kota Padang, Mayor Infantri EDWAR.K, juga sejumlah anggota Dewan Kota Padang.

Pada kesempatan tersebut, bertindak sebagai pembicara, DJAYA DISMAN, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Propinsi Sumatera Barat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 1 November 2011

HARI INI DALAM SEJARAH : 1 NOVEMBER

1520 – Selat Magelhaens, selat di bagian selatan Amerika Selatan yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Atlantik, pertama kali dilalui oleh Fernando de Magelhaens pada perjalanan keliling dunianya.
1755 – Gempa 9,0 Skala Richter dan tsunami serta kebakaran yang diakibatkannya menghancurkan Lisboa dan menewaskan 60.000–100.000 orang di Portugal dan sekitarnya.
1821 – Panama, yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1501, melepaskan diri dan bergabung dengan Kolombia.
1894 – Nikolai II menjadi Tsar Rusia, selanjutnya menjadi tsar terakhir.
1918 – Akibat kekalahan yang dialami dalam Perang Dunia Pertama, imperium Austria-Hongaria, yang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan salah satu kekuatan besar di Eropa, memisahkan diri dan menjadi dua negara dengan pemerintahan republik.

%d blogger menyukai ini: