Category Archives: Kehutanan

TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) AKAN REHABILITASI HUTAN GUNDUL

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), bulan depan akan merehabilitasi kawasan yang telah gundul di Ampiang Parak Timur, Pesisir Selatan.

Kepala TNKS Pesisir Selatan, Kamaruzzaman, mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dan petunjuk dari pusat untuk pelaksanaan rehabilitasi kawasan TNKS dimaksud.

Sembari menunggu, sejumlah sosialisasi dan pemahaman kepada pemerintahan terendah telah dilakukan, misalnya Amping Parak Timur dan kawasan Kambang Utara.

Dikatakan, kegiatan rehabilitasi hutan TNKS pelaksanaannya nanti diserahkan pada TNI dan dilakukan secara swakelola.

Jadi menurutnya, di titik reboisasi, pihak TNI berkemungkinan akan mendirikan barak hingga penanaman selesai.

Selanjutnya, pengawasan dan pengamanan terhadap kawasan TNKS yang dilakukan reboisasi tersebut juga dilakukan oleh TNI, dalam hal ini adalah Kodim Pesisir Selatan.

Kamaruzzaman menegaskan, bila ada kawasan TNKS yang di klaim warga miliknya, maka warga bersangkutan harus memberikan data dan fakta yang benar.

Tata batas TNKS itu sudah jelas dan ditanda tangani Kepala Desa dan Bupati pada tahun 1996 lalu.

Terkait jenis tanaman yang akan ditanam, Kamaruzzaman mengatakan, jenis pohon disesuaikan dengan kondisi setempat.

Jika sebelumnya tanaman yang tumbuh adalah banio, maka akan ditanam banio, jika yang tumbuh sebelumnya manggis akan di tanam manggis, demikian seterusnya hingga lahan yang saat ini sebagian dalam keadaan kritis akan tertutup hutan kembali.

Rencana aksi reboisasi di alokasikan untuk 600 hektar lahan kritis.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 2 Juli 2011

Iklan

PERMASALAHAN KEHUTANAN

Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ir. YULTEHNIL MM mengatakan, program konservasi sumber daya alam belum berjalan sebagaimana mestinya, kondisi ini menunjukkan belum tuntasnya penanganan kawasan konservasi Lembah Anai dan kawasan konservasi lainnya yang terdapat di Sumatera Barat.

Selain itu, masih kuangnya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap keselamatan kawasan hutan serta rendahnya kepedulian terhadap kalangan dunia usaha kehutanan menyebabkan tingginya degradasi kawasan hutan karena dunia usaha mengalami kesulitan untuk mengelola dan mengembangkan kawasan hutan yang sudah mendapat izin untuk mewujudkan fungsi hutan yang bernilai ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam dapat lebih ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat, baik terhadap pelestarian lingkungan maupun terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang berada di kawasan konservasi tersebut.

Selain itu, perlunya sosialisasi akan makna hutan sebagai fungsi produksi dan lingkungan sehingga kerusakan kawasan hutan bisa ditekan, agar tidak terjadi bencana karena ketidakseimbangan alam.

Penebangan hutan tanpa izin dan meberikan goodwill terhadap kepastian lahan dan kepastian investasi pengusaha sektor kehutanan agar dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 21 Juni 2011

MENTERI KEHUTANAN DI LUBUK SIKAPING

Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) tentang Peruntukan Lahan Hutan Provinsi Sumatera Barat, resmi disetujui Menteri Kehutanan, ZULKIFLI HASAN.

Menteri Kehutanan kemarin menyerahkan Surat Keputusan tentang RTRW khusus alih fungsi lahan menjadi areal penggunaan lain ( APL ) dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatera Barat di Pasaman.

Benny Utama merupakan kepala daerah yang paling bahagia dengan disetujuinya SK tersebut mengingat sebagian besar daerahnya berada dalam kawasan hutan lindung.

Dengan adanya alih fungsi lahan tersebut, Pemkab Pasaman akan leluasa menggali potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perubahan alih fungsi lahan itu meliputi 128 ribu 144 hektar APL di 19 kabupaten / kota di Sumatera Barat.

Khusus untuk Pasaman, luasnya mencapai 25 ribu hektar.

Sebagian besar potensi sumber daya alam Pasaman di klaim banyak terdapat dalam kawasan hutan lindung.

Dengan adanya alih fungsi itu, satu kendala sudah teratasi dan secepatnya Pemkab Pasaman akan berkoordinasi dengan DPRD setempat untuk membicarakannya.

Potensi besar di kawasan hutan lindung itu adalah energi panas bumi di Bonjol.

Potensi energi tersebut juga sudah disetujui Menteri Pertambangan tertanggal 21 April 2011 terhadap lahan seluas seribu seratus hektar.

Potensi lainya adalah bijih besi, mangan, timah hitam, dan emas.

Bijih besi terdapat di Tigo Nagari, Bonjol, Lubuksikaping, Panti, Rao Utara, dan Mapattunggul.

Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati / Wali Kota se-Sumatera Barat yang Berlangsung di Lubuk Sikaping, dibuka oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 14 Juni 2011

TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) BERALIH FUNGSI

Sedikitnya 130 hektar areal hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pesisir Selatan, EDI SUHARTONO kepada portal pesisirselatan.go.id mengatakan, lahan seluas itu dimanfaatkan sekitar 100 orang Kepala Keluarga di Kambang Utara Kecamatan Lengayang sejak 8 tahun terakhir.

Menurut EDI SUHARTONO, pengetahuan masyarakat di Pessel tentang tapal batas kawasan hutan lindung dengan hutan produksi disana masih minim, sehingga sulit bagi petugas dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.

Dari pengamatan dan investigasi yang dilakukan petugas Dinas Kehutanan dan TNKS beberapa waktu lalu, ditemukan 130 hektar lahan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan.

Kawasan seluas itu digunakan sebagai lahan perkebunan gambir, karet, nilam, coklat dan lainnya, yang rata-rata kini sudah berproduksi.

Selain itu, ditemukan juga sekitar 20 hektar lahan yang sedang dibabat oleh masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan.

Aktifitas pembabatan hutan itu terpaksa dihentikan petugas, karena mereka terbukti melanggar Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Berhubung mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa aktifitasnya melanggar UU, maka mereka tidak ditindak secara hukum.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 26 Mei 2011

JALAN TERHALANG OLEH HUTAN LINDUNG

Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumbar V – YULMAN HADI mengatakan, pembangunan jalan dari Jorong Puar Datar, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, sekarang ini masih terkendala, karena sebagian kecil dari jalan tersebut termasuk wilayah hutan lindung.

Menurut informasi dari Dinas Kehutananan Propinsi Sumatera Barat, kendala tersebut dapat diatasi dengan cara, pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pasaman mengajukan permohonanan pinjam-pakai untuk jalan kepada Menteri Kehutanan yang diketahui oleh Gubernur Sumatera Barat.

Jalan dari Jorong Puar Datar, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman tersebut, sangat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten 50 Kota dan Pasaman sebagai sarana perekonomian untuk memajukan kehidupan di kedua kabupaten.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 17 Mei 2011

KEPALA SEKSI PENGAWASAN HASIL HUTAN DAN POLISI HUTAN, RAZIA KAYU

Kepala Seksi Pengawasan Hasil Hutan (Kasi PHH) Dan Polisi Kehutanan – POLHUT terus melakukan pengawasan terhadap areal kehutanan dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan.

Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah razia yang dilakukan baru-baru ini di Kelurahan Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah tepatnya di Daerah Lolo.

Pada kesempatan tersebut petugas menemukan tumpukan kayu sebanyak 3,5 kubik kayu jenis campuran./

Kasi PHH, ABDUL MUTALIB, SH mengatakan, kayu jenis campuran tersebut sudah ditahan di kantor Kehutanan Kota Padang, sedangkan pemiliknya kabur sebelum anggota Polhut datang.

Menurut ABDUL MUTALIB, SH, kayu tersebut di tangkap di lokasinya kelurahan Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah dan sementara kayu tersebut diduga diambil di hutan Sungai Lareh itu.

ABDUL MUTALIB SH mengharapkan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan agar menjaga hutan tersebut demi menjaga kelestarian alam yang akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup anak cucu dikemudian hari.

Kepada masyarakat, Abdul Muthalib SH juga mengingatkan, sanksi bagi pelaku pengambilan kayu yang dilakukan dengan melanggar peraturan hukumannya sangat berat karena ancamannya mencapai 20 tahun penjara dengan denda yang juga sangat besar.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 8 Mei 2011

HASIL HUTAN KEPULAUAN MENTAWAI

Wakil Bupati Kepulauan Mentawai YUDAS SABAGALAT mengatakan, Kabupaten Kepualauan Mentawai kususnya daerah Pulau Siberut mempunyai kawasan hutan yang sangat luas.

Selain kayu, hutan di kepualauan mentawai juga terdapat Rotan dan manau.

Masyarakat disekitar Kawasan hutan hanya bisa mengambil rotan dan manau itu dan kemudian dijual kepada pedagang pengumpul untuk dibawa daerah pinggir.

Namun Hasil hutan dan Manau yang mempunyai nilai jual cukup menjanjikan itu belum mampu diolah oleh Masyaakat Mentawai seperti dijadikan Kursi tamu, meja tempat tidur dan lainya sebagainya.

Wakil Bupati Kepulauan Mentawai YUDAS SABAGALAT menyampaikan hal itu ketika meresmikan pelatihan keterampilan rotan yang berlangsung didaerah Pitameh Kecamatan Lubuk Begalung.

Pelatihan yang berlangsung sampai tanggal 17 Maret 2011 itu diikuti 20 peserta yang berasal dari dusun Simatalu Kecamatan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut YUDAS SABAGALAT, jika hasil rotan dan Manau itu diolah warga dikepulauan Mentawai, akan dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat mereka, apalagi rotan di daerah Simatalu Kecamatan Siberut adalah rotan berkualitas bagus.

Oleh karena itu Wakil Bupati Kepulauan Mentawai YUDAS SABAGALAT menyarakan, olahan hasil rotan dan manau tersebut dikemas dengan baik, bila perlu hasil diberi merek Simatalu yang menandakan hasil Produk Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 7 Maret 2011

%d blogger menyukai ini: