Category Archives: Legislatif

MENOLAK RANPERDA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Enam Fraksi dari delapan Fraksi yang ada di DPRD Propinsi Sumatera Barat menolak Ranperda Pendirian perseroan terbatas penjamin kredit daerah Propinsi Sumatera Barat untuk dijadikan perda, karena dinilai perusahan penjamin kredit tersebut adalah usaha untung-untungan dan beresiko tinggi yang sangat rentan dengan kerugian, jika terjadi kredit macet.

Enam Fraksi yang menolak Ranperda Pendirian perseroan terbatas penjamin kredit daerah propinsi Sumatera Barat adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra dan, Sementara Fraksi Partai Keadilan sejahtera dan Fraksi Persatuan pembangunan menerima Ranperda jaminan kredit tersebut.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Sumatera Barat, ZAILIS USMAN,menjelaskan ditolaknya Ranperda jaminan Kredit daerah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan referensi pengalaman pahit tentang penjaminan kredit, karena ini yang dijamin bukan perorangan, tetapi badan usaha milik masyarakat.

Selain itu, Ranperda tersebut belum ada keterkaitannya dengan kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

ZAILIS USMAN mencontohkan, pada tahun 1988 pernah menggulirkan kredit KIT dan KMKP, dan terjdilah musibah Nasional Debitur KP dan KMKP mengalami kredit macet, lembaga penjamin waktu itu adalah PT Askrindo tidak mampu membayar tagihan klaimm dari bank, sehingga PT Askrindo kolaps, akhirnya untuk mempertahankan PT Askrindo terpaksa pemerintah melakukan penyuntikan dana.

Dikatakan, jika pada PT Penjamin Kredit Daerah ini terjadi hal yang paling buruk, ini tentu akan menjadi sia-sia uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dan Restribusi.

Untuk itu Fraksi Partai Golkar, kata ZAILIS USMAN, meminta kepada Pansus dan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat untuk kembali mengkaji ulang Ranperda Pendirian Perseroan terbatas penjamin kredit Daerah Propinsi Sumatera Barat karena Ranperda tersebut masih rancu, untuk itu Ranperda tersebut perlu penajaman dan pendalaman.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 1 November 2011

Iklan

COFFEE MORNING KOMISI SATU DPRD PADANG

Pemerintah Pusat, telah mengeluarkan, Peraturan Pemerintah, tentang Kebijakan Moratorium, penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Kebijakan tersebut, terkait penundaan sementara penerimaan CPNS, bagi Kota atau Kabupaten yang banyak mengeluarkan APBD, untuk belanja pegawai, dibanding belanja pembangunan.

Hal tersebut, diungkapkan Walikota Padang Doktor FAUZI BAHAR. MSI, usai acara coffee morning DPRD Kota Padang, dengan topik Kebijakan Moratorium, Penerimaan PNS di pelataran gedung parlemen Jalan Sawahan Padang kemarin.

Lebih jauh Walikota Padang FAUZI BAHAR mengatakan, terkait dengan kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Padang, hanya bisa menerima pegawai kontrak, atau outsourcing, untuk SKPD yang strategis, dalam memberikan pelayanan umum.

Terkait dengan hal itu, kata FAUZI BAHAR, Pemerintah Kota Padang, akan melakukan rotasi terhadap, PNS atau Pegawai Kelurahan dan Guru di Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Komisi Satu DPRD Kota Padang, JUMADI. SH mengatakan, coffee morning tersebut, dimaksudkan untuk menyosialisasikan Peraturan Pemerintah, tentang Kebijakan Moratorium, kepada Kabupaten dan Kota yang banyak mengeluarkan belanja APBD bagi pegawai.

Acara coffee morning yang diadakan Komisi Satu DPRD Kota Padang tersebut, selain dihadiri Ketua DPRD, ZULHERMAN, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, BUDIMAN, Kasdim Kota Padang, Mayor Infantri EDWAR.K, juga sejumlah anggota Dewan Kota Padang.

Pada kesempatan tersebut, bertindak sebagai pembicara, DJAYA DISMAN, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Propinsi Sumatera Barat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 1 November 2011

PROYEK BATANG LEMBANG TIDAK SESUAI BESTEK

Komisi III DPRD Propinsi Sumatera Barat dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Solok baru-baru ini sempat melihat dari dekat Proyek pembangunan Batang Lembang yang terletak di Kenagarian Sumani Kecamatan Pijangek Kabupaten Solok.

Dari hasil peninjauan dan penelitian yang dilakukan ternyata proyek batang lembang yang dikerjakan dengan biaya 25 milyar rupiah tersebut tidak sesuai dengan bestek dan diperkirakan mudah hancur.

Ketua Komisi III DPRD Propinsi Sumatera Barat HM NURNAS disela sela kunjungan tersebut mengungkapkan rasa kecewanya karena pembangunan proyek yang dikerjakan dengan biaya yang sangat besar, namun hasilnya tidak berkualitas.

Konsultan pengawas Pembangunan proyek batang lembang tersebut didatangkan dari Jambi, tetapi pekerjaannya dilakukan dengan tidak bertanggung jawab.

Menurut Nurnas, pekerjaan proyek tersebut tidak ada bedanya dengan rekanan SD Impres, untuk itu diharapkan kepada Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan, jika tidak pekerjaan yang sudah dikerjakan sebanyak dua tahap itu harus dibongkar dan dirobohkan.

Menurut NURNAS, Irigasi Batang Lembang Nagari Sumani Kecamatan Pijangek Kabupaten Solok terletak di daerah perlintasan, jika tidak diatasi dan diawasi dalam penanaman Dolken maka Batang Lembang akan mudah patah.

Untuk itu diharapkan pengawas harus bertanggungjawab, karena aturan kontrak mengatakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam satu kali 24 jam kalau tidak diganti maka PT yang mengerjakan proyek tersebut harus dikeluarkan secara paksa.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 14 September 2011

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam laporan tentang keadaan kegiatan dan hasil kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat selama masa persidangan kedua tahun 2011 yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan , Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ir. YULTEHNIL menjelaskan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan selama persidangan kedua tahun 2011, DPRD Propinsi Sumatera Barat berhasil merampungkan pembahasan dan menetapkan sebanyak 6 peraturan daerah dan keputusan DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Enam peraturan daerah tersebut yaitu, peraturan daerah tentang RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015, Peraturan daerah tentang bangunaann gedung, Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban peksanaan APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2010.

Selain itu peraturan DPRD Propinsi Sumatera Barat tentang kode etik DPRD Sumatera Barat, Keputusan DPRD Sumatera barat tentang Rekomendasi DPRD Propinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan asset daerah dan keputusan DPRD Propinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi DPRD Propinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2010.

Lebih jauh Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat Ir.YULTEHNIL MM mengatakan, Pada masa persidangan kedua tahun 2011 terdapat sebanyak 5 Rancangan peraturan daerah yang masih dalam proses pembasana oleh komisi komisi bersama pemerintah daerah.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 29 Agustus 2011

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ir.YULTEHNIL MM, atas nama seluruh anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1432 Hijriah kepada seluruh Masyarakat Sumatera Barat sekaligus mengharapkan agar dalam merayakan Idul Fitri dilakukan secara sederhana.

Selain itu, juga diminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat agar menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh semangat membangun silaturahmi dengan handai tolan terutama di lingkungan keluarga dan tetangga serta karib kerabat di lingkungan tempat tinggal.

Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ir YULTEHNIL berharap, dengan terbinanya semangat kekeluargaan dan saling memaafkan maka toleransi sesama anggota keluarga, masyarakat lingkungan akan semakin terjalin dengan baik dan menjadikan hidup lebih tenteram.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 28 Agustus 2011

HASIL YANG DICAPAI

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa persidangan kedua tahun 2011, DPRD Propinsi Sumatera Barat melakukan pembahasan terhadap 8 Rancangan Peraturan daerah, 2 diantaranya merupakan lanjutan pembahasan masa persidangan pertama.

Disamping itu, DPRD juga melanjutkan pembahasan terhadap kode etik, permasalahan asset daerah yang terdapat dalam LHP BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) Tahun 2009 serta melakukan pembahasan terhadap tindakan lanjutan LHP BPK RI atas LKPD tahun 2010.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ir.H YULTEHNIL MM, dalam rapat paripurna DPRD Propinsi Sumatera Barat di ruang sidang utama DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Dijelaskan, disamping melakukan pembahasan terhadap ranperda dan rancangan keputusan atau peraturan DPRD, pada masa persidangan kedua tahun 2011, DPRD juga melaksanakan kegiatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diantaranya pelaksanaan reses, menerima aspirasi masyarakat serta melaksanakan rapat-rapat dalam rangka implementasi tugas dan fungsi tersebut.

Dikatakan, keseluruhan agenda pembahasan tersebut di atas, dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Berdasarkan pelaksanaan program yang telah dilakukan pada masa persidangan kedua tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah cukup baik dan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Keberhasilan yang diperoleh tersebut dapat dicapai oleh karena adanya semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota dewan untuk segera menuntaskan agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta tidak lepas dari dukungan dan kerja sama yang baik seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah, stake holder dan seluruh komponen masyarakat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 28 Agustus 2011

KUNJUNGAN DPRD SULAWESI SELATAN

Kode etik DPRD Sumatera Barat dinilai Mendagri GAMAWAN FAUZI, paling bagus di Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Mendagri ketika anggota DPRD Sulawesi Selatan berkunjung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta belum lama ini.

Terinspirasi oleh penilaian Mendagri tersebut, kemarin, rombongan Komisi I DPRD Propinsi Sulawesi Selatan berkunjung ke DPRD Propinsi Sumatera Barat untuk mempelajari kode etik DPRD Sumatera Barat dimaksud.

Anggota Komisi I DPRD Propinsi Sumatera Barat, ZULKIFLI JAILANI, disela-sela kunjungan anggota DPRD Sulawesi Selatan tersebut mengatakan, kode etik yang dimiliki DPRD Sumatera Barat sebenarnya biasa-biasa saja, yang mengatur bagaimana seharusnya seorang anggota Dewan bersikap baik secara internal maupun terhadap masyarakat yang diwakilinya, termasuk bagaimana cara bersidang, mengikuti rapat, bertanya, mengajukan saran, pendapat dan sebagainya.

Sementara itu, Ketua Rombongan DPRD Sulawesi Selatan, DRS. ARTHUR KOTAMBUNAN, mengatakan, dipilihnya Sumatera Barat menjadi kunjungan Pansus kode etik DPRD Sulawesi Selatan, karena DPRD Sumatera Barat, dinilai menjadi panutan di Indonesia.

Menurut ARTHUR, di DPRD Sulawesi Selatan, sejak dua tahun berjalan sampai sekarang, belum ada kode etik karena masih terjadi pertentangan dan perdebatan di DPRD tersebut.

Dengan tidak adanya kode etik di DPRD Sulawesi Selatan, pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggota DPRD, tidak ada yang menegur.

Karena itu, kini Pansus DPRD Sulawesi Selatan, sedang mengumpulkan bahan tentang kode etik untuk dijadikan Perda.

Rombongan Komisi I yang juga Pansus kode etik DPRD Sulawesi Selatan tersebut, selain diterima oleh anggota Komisi I DPRD Propinsi Sumatera Barat, ZULKIFLI JAILANI, SH juga oleh Sekretari Dewan DPRD Sumatera Barat, NASRUL ANAS dan Kepala Bagian Humas DPRD Sumbar, ERDI JANUR.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 5 Agustus 2011

PENGELOLAAN IRIGASI

Selama tiga tahun terakhir ini, telah terjadi alih fungsi lahan sawah ber-irigasi ke lahan perkebunan seluas 618 hektar, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat seluas 468 Hektar dan Kabupaten Dharmasraya seluas 150 Hektar.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Muslim Kasim dalam nota jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Sumatera Barat mengenai empat Rancangan peraturan daerah propinsi Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu di gedung DPRD Sumbar.

Empat Ranperda tersebut yaitu Perubahan atas peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja kesekretariatan daerah dan sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Perubahan atas peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, pendirian perseroan terbatas, penjamin kredit dan Ranperda pengelolaan Irigasi.

Menurut Gubernur, dengan adanya Rancangan Peraturan daerah, dapat menjawab terhadap ketersedian air, meminimalisasi ketersediaan air irigasi karena luas areal yang ada telah diperhitungkan debit air yang disuplai untuk kebutuhan pada daerah irigasi dan dalam pengelolaan sumber daya air sudah diatur dalam tata pengaturan air.

Sehingga Produksi pertanian lebih menjanjikan, otomatis petani akan memilih usaha pertanian, maka tidak akan terjadi perubahan alih fungsi lahan.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 05.30 tanggal 8 Juli 2011

PANDANGAN FRAKSI LKPJ GUBERNUR 2010

Delapan Fraksi di lingkungan DPRD Propinsi Sumatera Barat, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Propinsi Sumatewra Barat kemarin, menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2010.

Delapan Fraksi tersebut yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadailan Sejahtera, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Persatuan Pembanguanan.

Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, LEONARDI HARMAINI, selesai memimpin Rapat Paripurna menjelaskan, hampir semua Fraksi yang menyampaikan pemandangan umum tentang LKPJ Gubernur tersebut, mengkritisi bahwa Sumber daya Manusia yang duduk di masing masing SKPD Propinsi Sumatera Barat masih rendah dan tidak Profesional.

Kebanyakan dari fraksi juga menyorot pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang sangat jauh dari rata-rata Nasional akibat bencana gempa 2009 yang lalu, sehingga Indikator kenaikan angka kemiskinan di Sumatera Barat yang dilaporkan pemerintah daerah Sumatera Barat, sangat diragukan.

Menurut LEONARDI HARMAINI, angka kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2010 tidak bisa diturunkan, artinya Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat jauh dari rata rata setengah persen tersebut hanya partisipasi, Infestasi dari Masyarkat, Masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bukan peranan dari pemerintah daerah.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 29 Juni 2011

KUNJUNGAN BADAN MUSYAWARAH DPRD SULAWESI SELATAN

Anggota Badan Musyawarah DPRD Sulawesi Selatan yang berjumlah 29 Orang , kemaren melakukan kunjungan kerja ke DPRD Propinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman Padang untuk mengetahui pembangunan perekonomian yang sedang dilakukan pasca gempa 2009 yang lalu di daerah ini.

Selain itu, juga untuk mengetahui perkembangan dan kegiatan anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat terutama tentang jadwal Reses dewan, penerimaan aspirasi di Sumatera Barat, pengembangan Sumber daya manusia di Sumatera Barat dan Perda Inisiatif yang dilahirkan oleh DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Rombongan anggota Badan Musyawarah DPRD Propinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh ANDI AKMAL tersebut, diterima langsung Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ir.YULTEHNIL MM dan Sekretaris Dewan DPRD Propinsi Sumatera Barat Drs.NASRAL ANAS.

Disela-sela acara kunjungan tersebut, Ketua rombongan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, ANDI AKMAL menjelaskan, dipilihnya Sumatera Barat sebagai kunjungan kerja, karena daerah Sumatera Barat mempunyai hubungan emosional dengan daerah propinsi Sulawesi Selatan diantaranya tentang penyebaran agama Islam.

Di Propinsi Sulawesi Selatan, perkembangan dan penyebaran Islam dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari Sumatera Barat.

Selain itu, APBD Sulawesi Selatan juga tidak jauh berbeda dengan Sumatera Barat yaitu sekitar 3 triliun rupiah.

Sementara itu, untuk memberantas kemiskinan di propinsi Sulawesi Selatan, pemerintah lebih dulu memenuhi hak masyarakat.

Tidak ada lagi masyarakat dan anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak ada lagi masyarkat yang tidak bisa berobat bila sakit.

Selain itu, pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan juga terus meningkatkan perekonomian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 25 Juni 2011

%d blogger menyukai ini: