Category Archives: Mitigasi Bencana

SHELTER HARUS MULTI FUNGSI

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya PT Semen Padang, PTPN VI dan lainnya telah menyatakan kesanggupan mereka untuk membangun Shelter Mini melalui Corporate Responsibility (CSR).

Sekretaris Kota Padang, Haji EMZALMI mengatakan Pemko Padang sangat berterima kasih kepada BUMN atas niat baiknya membantu mengantisipasi bahaya Tsunami, namun yang diperlukan dibangun sekarang bukan shelter mini tetapi shelter yang memiliki manfaat besar dan multi fungsi.

Menurut EMZALMI, Shelter Mini biayanya memang cukup ringan, namun manfaatnya tak bisa digunakan sebagai tempat Evakuasi Tsunami, sementara biayanya untuk lahan juga cukup mahal.

EMZALMI menambahkan kesiapan Pemko Padang, berkaitan dengan desain teknis Shelter Mini kini belum ada, tetapi Pemko Padang lebih mengarahkan Donatur untuk membangun Shelter Multifungsi.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 20 September 2011

BANTUAN GEMPA TAHAP 3

Bantuan tahap 3 untuk masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana gempa tahun 2009 lalu di Kota Padang, menurut rencana dicairkan pada bulan September atau paling lambat dalam Oktober 2011 ini.

Bantuan itu bisa dicairkan setelah dilakukan pendataan kembali rumah masyarakat yang rusak tersebut oleh pihak tim fasilitator yang baru dibentuk melalui seleksi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, DEDI HENIDAL mengatakan, pendataan tahap ke 3 terhadap rumah masyarakat yang rusak akibat bencana gempa 2009 lalu saat ini dalam proses.

Menurut DEDI HENIDAL, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan pencairan dana bantuan gempa tersebut dilaksanakan secara transparan untuk itu setelah lebaran nanti setiap rumah masyarakat yang telah didata akan ditempelkan kertas tanda jenis rusak.

Selama tiga hari setelah penempelan kertas tanda jenis kerusakan rumah tersebut tidak ada protes dari masyarakat pihak tim fasilitator melengkapi semua administrasinya untuk pencairan dana bantuan dimaksud.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 3 September 2011

PEMKO SIAPKAN SKPD TANGGAP BENCANA

Pemko Padang terus melakukan pembenahan Infrastruktur dan Mitigasi Bencana.

Kali ini Pemko melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah – BPBD Padang membutuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang berisi Satuan Kerja Perangkat Daerah – SKPD.

Sekretaris Daerah – SEKDA Kota Padang EMZALMI mengatakan, Forum ini natinya bisa menciptakan proses penggulangan bencana berdasarkan prosedur kerja dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di bawah koordinasi Pemerintah kota Padang.

Selain membentuk Forum Penanggulangan Risiko Bencana, BPBD juga mempersiapkan Tenaga Terampil dengan melibatkan Warga di setiap kecamatan dalam kota Padang.

Menurut EMZALMI penanggulangan bencana harus dilakukan oleh seluruh SKPD.

Dinas Pendidikan dapat memberikan Sosilisasi Bencana kepada anak-anak sekolah beserta guru-gurunya.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 1 September 2011

KORBAN ANGIN RIBUT DAPAT BANTUAN

Sembilan kepala keluarga yang menjadi korban bencana alam angin ribut menjelang bulan Ramadhan lalu, pada tiga kelurahan, masing-masing di Padang Datar dan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, dan Kelurahan Napar, Payakumbuh Utara, menerima bantuan dari pemerintah kota Payakumbuh.

Bantuan sebanyak 16 juta 3 ratus ribu rupiah itu diserahkan Wakil Walikota H. SYAMSUL BAHRI, setelah sholat taraweh di Masjid Nurul Jihad Kelurahan Padang Datar kemaren.

Kesembilan keluarga yang ditimpa musibah itu, mendapat bantuan sesuai dengan tingkat kerugian korban, antara 1 sampai 5 juta rupiah.

Angin ribut yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB Tanggal 21 Juli lalu, mengakibatkan sejumlah rumah ditimpa pohon dan tiang listrik.

Pada saat musibah terjadi, pemilik tiga bangunan yang rusak parah, juga telah mendapatkan bantuan tanggap darurat yang diserahkan Wawako Syamsul Bahri yang didampingi Plt. Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Adrian, SH, M.Si, berupa makanan instan, alat-alat memasak dan selimut.

Wakil Walikota Syamsul Bahri dalam sambutannya di depan 200-an jemaah tarweh Masjid Nurul Jihad, Camat Payakumbuh Barat Edvidel, S.IP dan Kadis Sosial dan Naker Adrian, mengatakan, bantuan yang diberikan adalah cerminan kepedulian pemko terhadap warganya yang ditimpa bencana.

Wawako berharap, bantuan yang sama ikut diberikan warga kota, untuk meringankan derita para korban.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 15 Agustus 2011

LOKASI PERCONTOHAN PROGRAM API PERUBAHAN

Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tangah bersama Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan Ampek Nagari, Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan sebagai lokasi percontohan program Api Perubahan dalam rangka menghadapi perubahan iklim.

Sebagai lokasi percontohan, di daerah tersebut akan dilakukan pembentukan Kelompok Kerja, disusul dengan pelatihan Api Perubahan untuk Kelompok Kerja dimaksud, sehingga masyarakat setempat responsif dan aktif menyikapi perubahan iklim.

Menurut pengurus Mercy Corps, MUSLIM, dengan adanya sikap aktif masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah masing-masing, diharapkan korban jiwa dan harta dapat dikurangi bila terjadi bencana.

Pemilihan lokasi percontohan program Api Perubahan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan banyak aspek termasuk kerawanan daerah dan geografi wilayah.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 2 Agustus 2011

PENGUKUHAN FORMATUR FPBI SUMATERA BARAT

Kepala Badan Penangulanagn Bencana Nasional Syamsul Ma’rif (7/07/2011) mengukuhkan Forum Formatur Peduli Bencana Nasional Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Padang. Dalam kesempatan tersebut Syamsul Ma’rif mengatakan salah satu upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana yakni dengan memahami kearifan budaya local sebagai wujud modal sosial ketahanan masyarakat. Selain itu dalam Undang- Undang kebencanaan disebutkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penangulangan bencana yang melibatkan 3 komponen yakni Pemerintah, Masyarakat dan Pengusaha.

Menurut Syamsul Ma’rif supaya masyarakat terhindar dari bencana ada tiga pilar yang perlu dilakukan yakni mengantisipasi dengan membuat shelter evakuasi mitigasi, dan beradaptasi dengan program-program yang telah di buat serta hidup harmonis dengan lingkungan.

Formatur Forum Peduli Bencana Indonesia Sumatera Barat nantinya dilengkapi unsur tokoh masyarakat, dan para ulama. Terpilih sebagai Ketua Forum dimaksud yakni Ir.Suprapto Kepala Dinas Parasarana Jalan dan Tarkim Sumatera Barat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 8 Juli 2011

PELATIHAN DALAM MENANGANI KEBAKARAN

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang bekerjasama dengan Padang Press for Development (PPDF) kemarin menggelar pelatihan pemadaman kebakaran bagi para jurnalis yang ada di Kota Padang di Gor Haji Agus Salim Padang.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada wartawan yang meliput ketika terjadi kebakaran dan mengatasi resiko dan bahaya yang akan dihadapi ketika bertugas.

Instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Fajar Sukma mengatakan, pelatihan tersebut sangat berguna untuk memberikan wawasan kepada wartawan sehingga ketajaman dan feeling terhadap pencegahan bahaya kebakaran dapat diaplikasikan ketika meliput kebakaran, dengan demikian pada saat melakukan liputan, para wartawan dapat membatu memberikan informasi kepada Masyarakat sehingga kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran dapat diminimalisir.

Sementara itu, Ketua Padang Press For Developmennt (PPFD), JUHARDIO ANSE ST mengatakan, pelatihan tersebut sangat penting artinya, karena dalam pelatihan dimaksud para wartawan juga dibekali dengan cara-cara penyelamatan diri kalau sewaktu-waktu bencana kebakaran terjadi.

Dengan demikian, tugas liputan yang dilakukan oleh para wartawan dapat berjalan dengan aman dan memperoleh imformasi yang maksimal untuk disampaikan ke masyarakat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 4 Juli 2011

LOKAKARYA BENCANA

Berdasarkan penelitian para ahli kebumian, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap ancaman gempa bumi.

Gempa tersebut diperkirakan berkekuatan 8 koma 9 skala richter dan memicu terjadinya gelombang laut atau tsunami di wilayah pesisir pantai daerah ini.

Bila terjadi gempa yang berkekuatan 8 koma 9 richter itu di daerah ini akan mengakibatkan banyaknya korban jiwa karena daerah ini memiliki kodisi topografi wilayah bergunung, sarana dan prasarana evakuasi yang minim dan kekuatan bangunan terhadap gempa bumi dan tsunami yang masih rentan.

Kesiapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam melakukan evakuasi mandiri belum maksimal, akibatnya bencana alam gempa bumi dan tsunami bisa menimbulkan korban jiwa lebih tinggi serta kerusakan, kerugian, ekonomi, dan sosial psikologis lingkungan yang tidak dapat di elakkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, SYAMSUL MAARIF, pada pembukaan lokakarya dan gladi pos komando menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat kemarin dan akan berlangsung selama tiga hari di Padang.

Usai membuka lokakarya dan gladi pos komando, SYAMSUL MAARIF kepada wartawan mengatakan, semenjak adanya bencana alam gempa yang terjadi di Sumatera Barat, pemerintah bersama masyarakat Sumatera Barat terlihat sudah bergerak sangat maju dalam mengimplementasikan kegiatan untuk mengurangi resiko bencana.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, IRWAN PRAYITNO, mengatakan, dalam menghadapi rehab-rekon bencana alam gempa tahun 2009 yang lalu, pemerintah telah mencairkan dana sebesar 2 koma 48 trilyun sebegian besar digunakan untuk bantuan pembangunan rumah masyarakat sebanyak 150 ribu unit rumah.

Lokakarya dan gladi pos komando menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami di daerah Sumatera Barat itu, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten kota di daerah ini.

Adanya ancaman gempa bumi dan tsunami yang nyata, komponen masyarakat perlu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan rencana mitigasi yang dapat mengurangi resiko dari ancaman bencana alam itu.

Untuk meningkatkan kesiap-siagaan di wilayah ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten kota dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 24 Juni 2011

JALUR EVAKUASI JADI TEMPAT PAKIR

Beberapa truk kini masih parkir di sejumlah titik pinggiran jalan utama di Kota Padang arah ke Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, kendati sudah ada larangan untuk parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, FIRDAUS ILYAS mengatakan, apapun alasannya tidak boleh adanya truk yang parkir disepanjang jalan tersebut, karena sudah dipasang rambu-rambu larangan parkir sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut FIRDAUS ILYAS, pihaknya siap melakukan penilangan terhadap pemilik truk tersebut bekerjasama dengan pihak kepolisian, bahkan akan menderek mobil yang masih parkir di lokasi dimaksud.

Selain itu, pihaknya kata FIRDAUS ILYAS kini juga telah memasang rambu-rambu dilarang parkir pada ruas jalan jalur Evakuasi Alai By Pass yang saat ini sedangkan dikerjakan perluasannya.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 1 Juni 2011

KASUS KEBAKARAN MENINGKAT

Kasus kebakaran di Kota Padang mulai bulan Januari hingga tanggal 26 Mei tahun 2011 ini tercatat pada dinas kebakaran Kota Padang mencapai 100 kasus baik kebakaran besar maupun kecil.

Angka tersebut meningkat sekitar 70 persen dibandingkan dengan kasus kebakaran pada bulan yang sama tahun 2010 lalu sekitar 60 kasus.

Kepala Dinas Kebakaran Kota Padang, BUDI ERWANTO mengatakan, banyak pemicu terjadinya kebakaran diantaranya arus pendek listrik dan kelalaian dari masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut BUDI ERWANTO mengatakan, untuk lebih meningkatkan kinerja para petugas kebakaran pihak Dinas Kebakaran telah memberikan pelatihan-pelatihan seperti kegiatan simulasi yang dilaksanakan beberapa hari lalu di Gor Haji Agussalim.

Sementara sarana dan prasarana pada Dinas Kebakaran Kota Padang tidak mencukupi seperti mobil operasional saat ini baru dimiliki 10 unit mobil kebakaran sedangkan seharusnya melihat dari luas wilayah dan jumlah pemukiman yang terus bertambah seharusnya sudah memiliki 23 unit mobil kebakaran.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 29 Mei 2011

%d blogger menyukai ini: