Category Archives: Pembangunan Daerah

PEMBANGUNAN PESSEL TAHUN 2012

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengarahkan pembangunan tahun 2012 kepada infrastruktur pendukung aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit kepada pesisirselatan.go.id mengatakan, seluruh pembangunan itu nantinya, diharapkan bermuara kepada peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nasrul Abit, indikator keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan sangat ditentukan oleh kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk dalam menjangkau wilayah.

Untuk itu pemerintah kabupaten setempat terus memacu pembangunan dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan, sehingga daerah itu terlepas dari ketertinggalan.

Salah satu daerah tertinggal, Labuang Baruak di Kecamatan Batangkapas, sejak dulunya belum punya sarana transportasi darat yang dapat menghubungkan daerah itu dengan daerah lain.

Dengan kondisi tersebut menyebabkan warga untuk bepergian keluar dan masuk daerah itu harus melalui jalur laut dengan menaiki perahu.

Khusus daerah Labuang Baruak tersebut, Pemerintah akan membuka jalan baru sekitar 10 koma 5 Kilometer pada tahun 2012 mendatang.

Begitu juga dengan daerah-daerah lainnya, pemerintah kabupaten setempat akan terus berupaya melepaskan dari ketertinggalan itu, sesuai target tahun 2013.

Pada tahun 2010 lalu, hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dicapai di kabupaten Pesisir Selatan yakni panjang jalan dengan kondisi baik 651 koma 09 kilometer dan kondisi sedang 635 koma 3 kilometer.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 20 November 2011

Iklan

KEMISKINAN JADI PRIORITAS PEMPROV SUMBAR

Wakil Gubernur Sumatera Barat MUSLIM KASIM ketika memberi sambutan menjelang penyelenggaraan Shalat Ied di halaman kantor Gubernur Jalan Sudirman Padang pagi tadi mengatakan, Kemiskinan dan Pengangguran merupakan persoalan yang masih dihadapi Sumatera Barat hingga saat ini.

Sehubungan dengan itu penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Barat, yang secara sinergis menempatkan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan penganggguran sebagai skala prioritas dalam konsep kebijakan pembangunan Sumatera Barat secara terpadu.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

Pada tahun 2010 lalu Sumatera Barat mendapat alokasi dana Program tersebut 308 milyar rupiah, sedangkan tahun ini 233 milyar rupiah untuk 141 Kecamatan di 12 kabupaten kota.

Selain itu pada tahun ini, pemerintah melalui 7 perbankan telahmeluncurkan dana Kredit usaha rakyat KUR secara akumulatif 1 koma 4 Milyar rupiah untuk 19 kabupaten kota.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 31 Agustus 2011

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2010 untuk pendapatan daerah tercatat sebesar 1 koma 9 triliun rupiah lebih atau hamper 104 persen.

Dari jumlah tersebut, terdapat kelebihan target pendapatan sebesar 71 koma 4 milyar rupiah.

Dengan adanya kelebihan pendapatan dan sisa belanja, maka sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat menjadi 335 koma 2 milyar.

Hal tersebut terungkap dalam laporan Badan Anggaran DPRD Propinsi Sumatera Barat terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertangung jawaban Pelaksanan APBD Tahun 2010 dalam rapat paripurna di gedung utama DPRD Propinsi Sumatera Barat yang dibacakan Sekretaris Dewan, NASRAL ANAS.

Dijelaskan, realisasi pendapatan yang melebihi dari target serta realisasi belanja yang rata-rata diatas 90 persen, secara umum dapat disimpulkan, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun 2010 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Demikian juga dari aspek manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahun 2010, secara umum telah dapat diujudkan sasaran utama makro ekonomi, dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan sebesar 4,52 persen dapat dicapai sebesar 5,93 persen.

Sementara total investasi yang ditargetkan sebesar 10,05 trilun dapat dicapai sebesar 17,03 triliun rupiah.

Realisasi anggaran pendapatan belanja dan sisa pembiayaan anggaran yang termuat dalam Ranperda tentang laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2010 tersebut setelah disandingkan dengan audit yang dilakukan oleh BPK RI, yang termuat dalam buku 1 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tahun 2010.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 21 Agustus 2011

TALANG BUTUH SUMBER DAYA AIR

Bupati Solok, SYAMSU RAHIM, mengatakan, Nagari Talang, Kabupaten Solok yang mayoritas penduduknya 90 persen adalah petani, saat ini membutuhkan sumber air dari irigasi.

Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat yang sedang berkunjung ke daerah itu, untuk menganggarkan dana pembangunan irigasi yang sangat dibutuhkan petani untuk mengairi sawahnya.

Selain itu juga diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pembangunan sekolah agara yang saat ini masih terbengkalai.

Program yang lebih penting, lanjut SYAMSU RAHIM, adalah membatasi anak-anak dan generasi muda agar tidak terpengaruh terhadap budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama.

Dalam kunjungan safari Ramadhan ke Masjid Agung Al-Munawarah, Nagari Talang, Kabupaten Solok yang dihadiri ratusan jemaah tersebut, Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, IR. YULTEKNIL, juga menyerahkan bantuan sebesar 9 juta rupiah untuk melanjutkan pembangunan Mesjid tersebut dan 20 kitab suci Al Qur’an dan 7 buah tafsir.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 10 Agustus 2011

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2011 DITARGETKAN 6,11 PERSEN

Pemerintah Kota Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang pada tahun ini bisa mencapai 6 koma 11 persen.

Walikota Padang, FAUZI BAHAR, mengatakan, pada tahun 2010 lalu, kinerja pertumbuhan perekonomian Kota Padang menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dengan persentasi sebesar 5 koma 81 persen, angka tersebut mengalami peningkatan 0 koma 73 persen, ketika dibandingkan dengan pencapaian yang diperoleh tahun 2009 lalu.

Dikatakan, pada tahun ini, pihaknya optimis pertumbuhan ekonomi Kota Padang akan dapat dicapai 6 koma 11 persen terutama dari sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor keuangan dan persewaan jasa.

FAUZI BAHAR menjelaskan, selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga perlu didukung oleh penguatan dari perekonomian masyarakat dengan adanya penguatan modal masyarakat, diantaranya melaui modal usaha kredit mikro kecil, dan kredit mikro nagari.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 9 Agustus 2011

SEMEN PADANG MASIH BELUM BERPIHAK

Semen Padang yang digembar-gemborkan milik masyarakat Sumatera Barat, adalah sebuah mimpi di siang bolong, kiprah pabrik raksasa yang disampaikan kepada publik untuk membangun Sumatera Barat, hanyalah isapan jempol para pengatur manajemen pabrik itu saja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Propinisi Sumatera Barat, DRS. MARLIS, MM.

Menurut MARLIS, keberadaan PT. SEMEN PADANG di Sumatera Barat boleh dikatakan tidak ada artinya, karena ketika masyarakat Sumatera Barat sangat membutuhkan semen maka harganya selangit, sementara harga semen itu di luar propinsi Sumatera Barat lebih rendah dari pada harga yang berlaku di daerah produksi ini.

PT. Semen Padang telah menutup kepeduliannya terhadap Propinsi Sumatera Barat yang terbilang miskin tersebut, buktinya bantuan untuk kas daerah sebesar 10 rupiah per zak yang sudah lama semenjak Ir. Azwar Anas menjadi Direktur Utama nya, masih tidak meningkat nilainya.

Menurut MARLIS, sebelumnya komisi II DPRD Propinsi Sumatera Barat telah menyurati pabrik tersebut dengan harapan dapat merubah dan mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai bantuan yang selama ini ditetapkan yaitu 10 rupiah per zak itu menjadi 100 rupiah per zak, namun PT. SEMEN PADANG melempar lagi persoalan itu ke PT. SEMEN GRESIK sebagai induk perusahaannya.

Dikatakan, guna mendapat kepastian, Komisi II DPRD Sumatera Barat meninjau dan melakukan reses ke PT. SEMEN GRESIK dan menyampaikan keinginan untuk meninjau kembali nilai kontribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang selama ini hanya diberikan sebesar 10 rupiah per zak, namun sampai saat ini para direksi PT. SEMEN GRESIK, tidak mau tahu dan bungkam seribu bahasa.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 9 Agustus 2011

UNJUK RASA TERKAIT IMB

Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam wadah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Sumatera Barat, kemarin mendatangi Gedung DPRD Kota Padang.

Dalam orasinya yang disampaikan secara damai kepada anggota DPRD Kota Padang, terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gapura Himpunan Tjinta Teman (HTT) di kawasan Pondok, Kota Padang, dinilai mengganggu badan jalan.

Sekretaris DPD PEKAT IB Sumatera Barat, EFRIADY mengatakan, bangunan Gapura HTT tersebut hanya mendapat izin dari Walikota Padang, namun tidak melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Padang.

Terkait dengan hal itu, EFRIADY mengharapkan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Padang, agar konsisten terhadap aturan bangunan yang didirikan masyarakat atau kelompok yang harus didukung dengan IMB.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, AFRIZAL SH, usai menerima para pengunjuk rasa tersebut mengatakan, setiap bangunan yang didirikan masyarakat, tidak bisa dilihat secara terpisah, namun harus secara menyeluruh di Kota Padang.

Masalah IMB tersebut akan dibahas dengan Pemerinta Kota dan Dinas terkait, termasuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Padang.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 19 Juli 2011

MEMEBANGUN KEMBALI PASCA GEMPA 2009

Selama kurun waktu 2009 hingga semester pertama tahun ini, penanganan pasca bencana gempa bumi oleh Pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat telah cukup banyak dilakukan.

Gubernur Sumatera Barat, IRWAN PRAYITNO, mengatakan, berbagai hal yang telah dilakukan Pemerintah pasca gempa bumi 30 September 2009 hingga sekarang, selain menyalurkan bantuan rehab rekon terhadap 141 ribu 548 unit rumah rusak, juga melakukan perbaikan sektor infrastruktur, rehabilitasi jalan dan jembatan, serta perbaikan dan pengadaan pipa air minum irigasi, dan penyusunan desain bangunan gedung Pemerintah dan sekolah.

Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan perbaikan di sektor sosial, seperti peningkatan kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit, sedangkan perbaikan di bidang ekonomi meliputi kegiatan kegiatan subsektor Koperasi, indurtri rumahan, UMKM, Pertanian tanaman Pangan, kelautan dan perikanan dan peternakan.

Menurut Gubernur IRWAN PRAYITNO, kegiatan perbaikan rehap rekon baik sektor perumahan rakyat, infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas umum dan sektor ekonomi sosial, telah menyerap anggaran BNPB melalui dana DIPA BNPB senilai 2 koma 6 Trilyun Rupiah .

Sementara, untuk pelaksanaan kegiatan rehab rekon tahap tiga, BNPB beberapa waktu lalu telah menyerahkan 300 milyar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi perumahan pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 yang diperuntukkan bagi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 11 Juli 2011

PENGELOLAAN BUMD HARUS PROFESIONAL

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Barat disarankan harus dikelola secara Profesional dan Proporsional, sebagaimana konsep dasar dari pendirian BUMD dimaksud.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD Propinsi Sumatera Barat, DEDY EDWARDI SE,MM, pengelolaan Bank Nagari dapat dijadikan sebagai salah satu contoh, karena Bank Nagari telah banyak berkontribusi bagi pembangunan Sumatera Barat terutama dalam menambah Pendapatan Asli Daerah.

Hal tersebut dikemukakan DEDI EDWARDI dalam pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2010 yang disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Propinsi Sumatera Barat baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, DEDY EDWARDI, juga mengusulkan kepada pihak Eksekutif agar BUMD seperti PT.Dinamika Sumbar Jaya, PT Grafika Jaya Sumbar, PT ATS dan PT Askrida dapat di tata ulang, baik manajemen maupun modalnya.

Hal tersebut perlu dilakukan karena dari tahun ke tahun, tidak sejumlah Perusahaan dimaksud belum membawa dampak yang menggembirakan bagi kemajuan usaha daerah.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 4 Juli 2011

SEMANGAT SPIN OFF

Nada yang hampir bersamaan, juga dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, LEONARDI HARMAINI.

Menurut LEONARDI, semangat SPIN OFF akan terus dilakukan dan diperjuangkan oleh Masyarakat Sumatera Barat dan DPRD Propinsi Sumatera Barat, hal tersebut dilakukan karena minimnya sumbangan PT.Semen Padang untuk pembangunan Sumatera Barat.

Menurut Leonardi Harmaini, produksi PT.Semen Padang berjumlah 6 juta 100 ton pertahun, seharusnya tidak ideal mempedomani lagi Peraturan Daerah (Perda) tentang kontribusi 10 rupiah per sak tersebut atau terealisasi tahun sebelumnya hanya 900 juta dan tahun sekarang terealisasi hanya 500 juta rupiah.

Untuk itu, diminta kepada Gubernur Sumatera Barat berupaya mengajak pimpinan direksi PT.Semen Padang untuk melakukan koordinasi dan duduk bersama membicarakan peningkatkan kontribusi PT.Semen Padang untuk pembangunan Sumatera Barat.

Lebih jauh, LEONARDI menjelaskan, semangat spin off masih tetap dikumandangan ditengah-tengah masyarkat dan DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yang dimaksud dengan apin off PT.Semen Padang itu adalah PT.SP berdiri sendiri baik modal maupun manajemennya, sementara saat sekarang, PT.Semen Padang masuk dalam Holding Gresik.

Untuk itu, Masyarakat dan DPRD Sumatera Barat tetap memperjuangakan spin off PT Semen Padang atau berdiri sendiri.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 3 Juli 2011

%d blogger menyukai ini: