Category Archives: Penegakan Hukum

KERAWANAN SISI PENGAMANAN LAPAS

Kepala Lapas Muara Padang, ELLY YUZAR mengatakan, tembok tinggi yang membatasi Lapas dengan dunia luar harusnya terbebas dari bangunan masyarakat.

Idealnya, dinding pembatas bangunan Lapas berjarak sekitar 4 meter dari bangunan masyarakat, untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peristiwa kaburnya napi beberapa tahun silam.

Selain itu, ELLY YUZAR mengingatkan petugas Lapas untuk bekerja sesuai kedisiplinan yang diterapkan, mengingat fasilitas dan sarana prasarana pendukung kerja yang minim kerapkali menimbulkan permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja para petugas.

Menyikapi kondisi tersebut, pihak Lapas berupaya melakukan pendekatan dan sosialisasi ke berbagai pihak, tak terkecuali warga sekitarnya yang berbenturan kepentingan dengan pihak Lapas, ungkap ELLY YUZAR.

Kalapas Muaro Padang ELLY YUZAR, mengharapkan sosialisasi tersebut dapat menciptakan perubahan yang lebih baik dan setiap orang menyadari pembinaan narapidana merupakan tanggungjawab bersama yang tidak hanya tertumpu pada kinerja lembaga pemasyarakatan.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 5 November 2011

Iklan

POLSEK PADANG BARAT RAZIA TEMPAT HIBURAN

Dalam upaya mengantisipasi timbulnya tindakan kejahatan di daerah-daerah yang rawan di wilayah hukum Kecamatan Padang Barat Kota Padang, jajaran Polsek Padang Barat melakukan razia setiap harinya.

Kapolsek Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Kompol ZULKIFLI MALARAS,SH mengatakan, razia tersebut di fokuskan pada tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Polsek Padang Barat.

Menurutnya selama ini pemilik tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Padang Barat tidak pernah mengurus surat izin keramaian kepada ke Polsek yang dipimpinnya, tetapi langsung kepada pihak Polresta Padang.

Dijelaskan ZULKIFLI, jika ditemui di lapangan, bagi pemilik tempat hiburan yang tidak mempunyai izin, pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan dan memroses secara hukum.

Menurut Kapolsek Padang Barat, Kompol ZULKIFLI MALARAS,SH, razia tersebut dilaksanakan, karena wilayah kecamatan merupakan jantungnya Kota Padang dan di wilayah tersebut yang paling banyak terdapat tempat-tempat hiburan.

Hal itu dikhawatirkan dan dicurigai sebagai tempat-tempat timbulnya kejahatan dan kasus-kasus tindakan kriminal lainnya.

Dengan di gelarnya razia setiap hari, ZULKFILI berharap, akan tercipta suasana yang aman dan kondusif.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 1 November 2011

SIDANG PERDANA GONZALES

Setelah 4 kali persidangan tertunda akhirnya terdakwa GONZALES, satpam PT. Pasoka anak perusahaan PT, Semen Padang yang diduga melakukan pengancaman terhadap orang lain disidangkan di Pengadilan Negeri Padang kemarin.

Selama persidangan tahap pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU), ISWARD yang dipimpin hakim ASMAR dengan anggota ASNIWATI dan FAHMIRON, terdakwa GONZALES terus mengeluarkan air mata dan mengatakan apa yang dibacakan JPU tersebut tidak benar.

GONZALES yang juga mantan petinju Sumatera Barat usai sidang kepada RRI mengatakan, perkara yang sedang membelenggu dirinya tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku karena selama ini ia tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atau BAP.

Pada saat penangkapan tanggal 19 Juli lalu oleh pihak Polsek Lubuk Kilangan, tidak ada surat penangkapan dan dirinya dibawa secara paksa dengan alasan dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan ternyata ia ditahan di LP Muaro Padang.

Perkara tersebut berawal pada tangal 19 Mei lalu di kantor PT. Pasoka jalan Raya Indarung Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar pukul 08.30 terdakwa datang menemui direktur PT.Pasoka, ARIF untuk meminjam uang sebesar 2 juta rupiah namun tidak langsung disetujui karena harus melalui proses.

Setelah memanggil staf bagian keuangan, WARNETI, direktur tidak dapat mengabulkan permintaan terdakwa, karena masih terhutang kepada perusahaan sebesar 36 juta rupiah, sementara gaji terdakwa setiap bulannya minus.

Menghadapi kenyataan tersebut, Gonzales langsung mengancam WARNETI, dengan mengeluarkan kata-kata yang nadanya mengancam diantaranya akan membakar rumah dan membunuh suami WARNETI.

Akibatnya korban merasa takut dan tidak nyaman, dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian Polsek Lubuk kilangan.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 21 September 2011

ILLEGAL LOGGING

Kapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol WAHYU INDRA PRAMUGARI berkomitmen memberantas para pelaku penjahat lingkungan termasuk kejahatan illegal logging di daerah ini.

Untuk itu, ia telah menginstruksikan kepada seluruh Polres di jajarannya untuk menindak tegas dan memroses seluruh kasus illegal logging di wilayah hukumnya masing-masing.

Menurut WAHYU INDRA PRAMUGARI, pihaknya juga akan menindak anak buahnya jika tidak melakukan tindakan apapun terhadap penjahat lingkungan.

WAHYU INDRA PRAMUGARI menjelaskan, untuk menekan angka illegal logging, pihaknya telah melakukan kegiatan melalui beberapa tahapan seperti tahapan penyuluhan, penghalauan dan tahapan penindakan .

Dengan beberapa tahapan untuk mengantisipasi terjadinya illegal logging oleh jajaran Polda Sumbar, kasus tersebut pada tahun ini telah berkurang.

WAHYU menjelaskan, daerah yang rawan terhadap praktek pembalakan liar atau illegal logging di Sumatera Barat diantaranya, Solok Selatan, Pasaman dan perbatasan taman nasional Kerinci di Pesisir Selatan.

Untuk itu, Kapolda menginstruksikan kepada jajarannya untuk pengawasan ekstra ketat pada daerah-daerah yang rawan tersebut.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi puku l06.30 tanggal 18 September 2011

PENYELESAIAN HUKUM DI INDONESIA

Penyelesaian persoalan hukum di Indonesia harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang ditetapkan.

Hal tersebut diungkapkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia , JUSUF KALLA saat peluncuran 12 buku dan orasi ilmiah di Universitas Andalas kemarin.

Dikatakan, tidak sedikit permasalahan hukum yang menuntut penyelesaian secara tuntas, baik itu untuk kasus narkoba, teroris dan korupsi yang makin merajalela belakangan ini.

Kesemuanya itu, pada prinsipnya harus diselesaikan sesuai jalur dan koridor hukum yang diberlakukan.

Namun amat disayangkan pada beberapa kasus menonjol seperti halnya korupsi, penyelesaiannya terkesan lamban, bahkan Undang-Undang yang diberlakukan cenderung membuka rumusan kasus korupsi di Indonesia semakin meluas.

Untuk penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan komitmen para penegak hukum yang mengacu pemberlakuan Undang-undang dimaksud.

Tidak bisa dengan cara-cara pembubaran saja, karena jika cara seperti itu diterapkan, otomatis kata JUSUF KALLA akan banyak lembaga dan institusi pemerintahan di Indonesia yang harus dibubarkan.

Seperti halnya permasalahan panggar di dewan perwakilan rakyat. Menurutnya, panggar terdiri dari kumpulan komisi-komisi.

Terjadinya permasalahan hukum kerap dipicu oleh permintaan yang melebihi suplay, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan, bermainlah komisi-komisi dimaksud.

Dikatakan, semakin besar ketergantungan daerah ke pusat, maka ruang untuk bermain akan semakin besar. Hal itu disebabkan tingkat persaingan yang semakin tajam dan tidak tertutup kemungkinan adanya permainan untuk mendapat sesuatu untuk mencukupi kekurangan yang ada.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 7 September 2011

REMISI HADIAH INDAH IDUL FITRI

Kebahagiaan merayakan Idul Fitri tahun ini, juga dirasakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Dua A Muaro Padang.

Bertepatan dengan hari raya Idul Fitri bagi umat Islam, LP Muaro Padang memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi bagi sejumlah narapidana.

Kebahagiaan dimaksud salah satunya dirasakan oleh pemuda berusia 26 tahun, Nofriadi alias Dedi Bule sebagai narapidana LP Muaro Padang yang hari ini mendapat remisi khusus dan langsung dinyatakan bebas.

Ketika ditemui RRI siang tadi, sesaat setelah keluar dari pintu LP, Nofriadi menyatakan gembira dapat menghirup kembali udara bebas, setelah menjalani hukumannya selama lebih kurang 20 bulan, karena terkena Pasal 285 KUHP tentang ancaman kekerasan dan perkosaan.

Diungkapkan, kabar gembira pembebasannya sengaja tidak diinformasikan kepada sanak keluarganya untuk sekedar memberikan kejutan, khususnya ibundanya yang saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit M Djamil Padang.

Nofriadi mengakui selama mendekam di balik terali besi, pikirannya selalu tidak tenang karena selalu dicemaskan oleh keadaan keluarganya.

Selain akan menemui keluarganya setelah bebas, Nofriadi juga telah siap untuk terjun kembali ke masyarakat dan menjalani profesinya dahulu.

Sementara itu, jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang yang mendapat remisi khusus Idul Fitri tahun ini yakni 306 narapidana dengan rincian 229 napi mendapat remisi khusus I, dan 69 orang remisi khusus I terkait PP NO 28, dan 8 napi mendapat remisi khusus II langsung bebas.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 31 Agustus 2011

SURAT PENANGKAPAN SYAH

Surat penangkapan terhadap mantan Bupati Dharmasraya MARLON MARTUA tersangka kasus dugaan mark-up pengadaan tanah pembangunan RSUD Sungaidareh, Kabupaten Dharmasraya oleh pihak kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dinyatakan syah oleh pihak pengadilan Negeri Padang.

Hal itu terbukti dengan ditolaknya Gugatan pra peradilan yang diajukan RAFNELLY RAFKI istri tersangka oleh hakim tunggal ZULKIFLI KEMARIN pada sidang pembacaan keputusan kemarin.

Dengan demikian Langkah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk membongkar dugaan mark-up pengadaan tanah pembangunan RSUD Sungaidareh, Kabupaten Dharmasraya tersebut terbuka lebar.

Jaksa SATRIA ABDI yang mewakili Kajati Sumbar BAGINDO FAHMI kepada RRI menjelaskan, pihaknya akan terus menelusuri dimana keberadaan tersangka MARLON MARTUA berada sekaligus telah minta bantuan ke pihak Polda setempat.

Lebih lanjut SATRIA ABDI mengatakan, proses pencarian tersangka MARLON MARTUA telah dilakukan sebelum gugatan pra peradilan berlangsung baik ketempat tinggal tersangka maupun ketempat saudaranya.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 24 Agustus 2011

DUPLIK AZHAR LATIF

Sidang terdakwa Direktur Utama PDAM Padang, AZHAR LATIF dalam kasus dugaan korupsi dana representatif PDAM Padang tahun 2005 hingga 2009, kemarin dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang dengan agenda penyampaian duplik atau tanggapan terdakwa terhadap replik jaksa penuntut umum-JPU.

Terdakwa AZHAR LATIF pada persidangan tersebut langsung membacakan replik pribadinya dihadapan majelis hakim yang diketuai SAPTA DIHARJA dan jaksa MARIYANTI yang isinya diantaranya menegaskan yang bersangkutan tidak bersalah, telah dizalimi dan menjadi korban kriminalisasi.

Usai sidang, AZHAR LATIF kepada RRI mengatakan, mohon keadilan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang adil dari kriminalisasi atau penzaliman yang dialaminya.

Menurut AZHAR LATIF, dakwaan yang dihadapkan kepada dirinya bukan didasarkan adanya objek hukum yang dilanggar akan tetapi proses huykum yang dilakukan oleh kejaksaan lebih didasarkan atas keputusan lain diluar fakta hukum seperti adanya ketidak senangan orang-orang tertentu terhadap kepemimpinannya.

Hal itu dapat didukung oleh fakta proses hukum yang lama dan bertele-tele.

Persoalan kriminalisasi dalam kasus dana representatif tersebut bila terus dipaksakan menurut AZHAR LATIF akan menimpa semua direktur utama PDAM seluruh Indonesia yang saat ini ada sekitar 360 PDAM.

Sidang dilanjutkan tanggal 25 Agustus nanti dalam tahap membacakan putusan oleh majelis hakim.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 17 Agustus 2011

105 ORANG NAPI MENDAPAT REMISI

Dari 213 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Muaro Sijunjung, 105 menerima remisi (pengurangan hukuman) dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, lima diantaranya langsung bebas.

Surat Keputusan (SK) remisi yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, secara simbolis akan diserahkan Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin sebelum upacara peringatan detik-detik Proklamasi, besok di Lapas tersebut.

Kepala Lapas Muaro Sijunjung, RIDHARMAN, mengatakan, ke-105 warga binaan itu, menerima remisi antara satu sampai enam bulan.

Sebagaimana dirilis oleh Humas Pemkab Sijunjung dalam siaran persnya hari ini, RIDHARMAN menyebutkan, secara keseluruhan, warga binaan Lapas Muaro Sijunjung berjumlah 213 orang, sementara kapasitas Lapas hanya untuk 150 narapidana.

Dari jumlah yang sudah melebihi kapasitas itu, sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Sijunjung, terlebih yang terlibat kasus pencurian dengan kekerasan dan perampokan.

Sedangkan kasus terbanyak yang menyebabkan membengkaknya penghuni Lapas, adalah narkoba, penambangan biji emas tanpa izin (Peti) dan pencurian.

Napi yang terkait kasus penyalahgunaan narkotika berjumlah 49 orang, Peti 47 orang, dan pencurian 42 orang.

Selain yang diterima pada 17 Agustus 2011, untuk hari raya Idul Fitri 1432 H mendatang, juga telah diajukan remisi umum untuk 103 Napi Lapas Muaro Sijunjung, lima dari 103 orang itu langsung bebas.

Namun SK remisi yang diusulkan itu belum diterima oleh pihak Lapas Muaro Sijunjung.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 16 Agustus 2011

PEMKO TINDAK TEGAS MASYARAKAT YANG BANDEL

Walikota Padang, DRS. H. FAUZI BAHAR, MSI, menegaskan, akan menindak tegas jika ditemui masyarakat yang masih menjual petasan dan membuka warung nasi pada siang hari selama bulan suci Ramadhan 1432 Hijriah.

Menurut Walikota Padang, dalam pelaksanaan tugas tersebut, pihaknya akan bekerjasama dengan Kepolisian, TNI, dan SK4 Kota Padang untuk melakukan razia setiap harinya.

Sementara itu, khusus untuk pedagang non muslim yang berjualan kedai dan warung nasi di kawasan kampung Pondok Kota Padang diberikan dispensasi, dengan catatan di depan warungnya harus dituliskan kalimat : Khusus Untuk Non Muslim.

Untuk itu, Walikota Padang FAUZI BAHAR berharap, khususnya masyarakat non muslim agar dapat saling menghargai masyarakat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga tercipta suasana kondusif dalam kerukunan beragama.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 1 Agustus 2011

%d blogger menyukai ini: