Category Archives: Penegakan Hukum

POLDA SUMBAR AWASI TEMPAT PEMANDIAN UMUM

Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, jajaran Kepolisian Sumatera Barat melakukan pengawasan dan pengamanan ekstra ketat pada tempat-tempat objek wisata air yang difokuskan pada tempat-tempat pemandian umum yang dimanfaatkan warga masyarakat untuk melakukan tradisi “Balimau”.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat, AKBP DRS. AB. KAWEDAR, pengamanan tersebut melibatkan 10.000 orang personil.

Dikatakan KAWEDAR, teknis pengamanan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Kapolres di Kabupaten/Kota.

Dalam pengamanan jelang Ramadhan tersebut, pihak Kepolisian juga akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, aparat TNI dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, dalam pengamanan tersebut, aparat di lapangan juga akan mengantisipasi tindakan kriminal, seperti pencurian serta kecelakaan lalulintas.

Menurut KAWEDAR, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, pengamanan di setiap lokasi wisata dan jalur-jalur utama di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, pada tahun ini akan semakin ditingkatkan.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 31 Juli 2011

SATPOL PP KOTA PADANG KEMBALI MELAKUKAN RAZIA

Menjelang memasuki bulan suci Ramadhan 1432 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang akan terus melakukan razia pada beberapa titik di Kota Padang, diantaranya Rabu dini hari tadi, razia dilakukan di beberapa tempat hiburan malam dan hotel melati yang ada di daerah ini.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, YADRISON mengatakan, dalam razia itu, pihaknya berhasil mengamankan 19 orang wanita dan 6 pria, serta menyita satu unit DVD player, 17 tongkat bilyard dan 42 bola bilyard dari rumah bilyard yang tidak mengantongi izin buka sampai dini hari.

Dari sejumlah pasangan yang diamankan tersebut, terdapat satu orang mahasiswi dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Padang, dan seorang oknum PNS dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terjaring di salah satu kamar hotel kelas melati Jalan Purus IV, Kecamatan Padang Barat.

YADRISON menjelaskan, meskipun dalam melakukan razia tersebut, pihaknya mendapatkan perlawanan dari penjaga kafe, namun razia akan terus dilakukan sehubungan akan memasuki bulan suci Ramadhan.

Menurut YADRISON, dengan dilakukannya razia, diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga ke depannya upaya Walikota Padang untuk menjadikan Kota Padang sebagai Kota Religi bisa diwujudkan.

Untuk itu, kepada semua pihak diharapkan untuk dapat saling menghargai dan menghormati umat Muslim yang sedang menunaikan ibada puasa.

Sumber : Warta Berita Kota pukul 14.00 tanggal 27 Juli 2011

PEMILIK CLUB MALAM AKAN DICABUT IZIN USAHANYA

Sehubungan dengan adanya surat edaran Gubernur Sumatera Barat terkait usaha yang perlu pembinaan selama bulan Ramadhan, terutama tempat hiburan malam, seperti diskotik, karaoke, dan kafe remang-remang, Pemerintah Kota Padang dalam waktu dekat akan mengeluarkan himbauan untuk menutup tempat hiburan pada malam hari selama Bulan Ramadhan 1432 Hijriah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, YADRISON mengatakan, Pemerintah Kota telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dan telah disepakati, semua usaha hiburan malam harus ditutup selama bulan Ramadhan, kecuali karaoke untuk keluarga dengan batas waktu buka sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Sementara, karaoke yang menyatu dengan diskotik dan menggunakan jasa pemandu lagu perempuan, untuk sementara harus ditutup atau tidak dibolehkan melakukan kegiatan selama bulan puasa.

Menurut YADRISON, beberapa hari sebelum memasuki Bulan Ramadhan, surat edaran tersebut akan disampaikan kepada pemilik hiburan malam, supaya dapat dipahami.

Untuk menegakkan himbauan tersebut, pihaknya akan selalu mengawasi tempat hiburan malam yang ada di daerah ini, dan jika para pengelola usaha hiburan malam mengabaikan aturan tersebut, padahal sudah menerima surat edaran tentang larangan membuka tempat hiburan malam selama Ramadhan, maka mereka akan dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, penutupan sementara, hingga pencabutan izin usaha.

YADRISON berharap, dengan dilakukannya penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan, dapat memberikan kenyamanan kepada umat Muslim yang beribadat.

Selain itu, untuk menjadikan Kota Padang sebagai Kota Religi, pihaknya akan terus melakukan razia pada beberapa tempat yang masih digunakan sebagai tempat maksiat.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 19 Juli 2011

UNJUK RASA TERKAIT IMB

Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam wadah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Sumatera Barat, kemarin mendatangi Gedung DPRD Kota Padang.

Dalam orasinya yang disampaikan secara damai kepada anggota DPRD Kota Padang, terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gapura Himpunan Tjinta Teman (HTT) di kawasan Pondok, Kota Padang, dinilai mengganggu badan jalan.

Sekretaris DPD PEKAT IB Sumatera Barat, EFRIADY mengatakan, bangunan Gapura HTT tersebut hanya mendapat izin dari Walikota Padang, namun tidak melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Padang.

Terkait dengan hal itu, EFRIADY mengharapkan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Padang, agar konsisten terhadap aturan bangunan yang didirikan masyarakat atau kelompok yang harus didukung dengan IMB.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, AFRIZAL SH, usai menerima para pengunjuk rasa tersebut mengatakan, setiap bangunan yang didirikan masyarakat, tidak bisa dilihat secara terpisah, namun harus secara menyeluruh di Kota Padang.

Masalah IMB tersebut akan dibahas dengan Pemerinta Kota dan Dinas terkait, termasuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Padang.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 19 Juli 2011

270 JEMAAH UMROH YANG TERTIPU, DIUPAYAKAN TETAP BERANGKAT

Di saat pemberangkatan jemaah umrah sedang booming di Indonesia, tiba-tiba masyarakat Sumatera Barat dikejutkan oleh dugaan penipuan oleh biro perjalanan terhadap 270 orang jamaah di Padang yang gagal diberangkatkan ke tanah suci Makkah.

Kuasa Hukum 270 calon jemaah umroh di Padang yang batal berangkat ke Tanah Suci beberapa waktu lalu, Kapitra Ampera masih terus mengupayakan pemberangkatan calon jemaah tersebut, sembari menunggu proses hukum yang dilakukan Polda Sumatera Barat. Upaya juga dilakukan dengan meminta peran dan bantuan Pemerintah Provinsi, baik melalui Gubernur maupun DPRD, untuk tetap memberangkatkan 270 calon jemaah umroh dimaksud.

Sejalan dengan itu, menurut Kuasa Hukum Kapitra Ampera, Direktorat Reserse dan Kriminal – Ditreskrim Polda Sumatera Barat juga telah meminta keterangan dari sejumlah korban kasus dimaksud.

Kendati demikian, kata Kapitra Ampera, pihaknya telah merencanakan berbagai pertemuan kembali dengan Gubernur maupun DPRD untuk mencari jalan agar calon jemaah umroh tersebut tetap dapat diberangkatkan dalam waktu dekat.

Ke 270 jemaah yang hendak menunaikan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah melalui Biro Perjalan Alharam di Padang, terpaksa batal diberangkatkan karena visa dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta belum keluar.

Pada awalnya jemaah akan diberangkatkan dengan maskapai penerbangan Lion Air Boieng 747 tanggal 24 April 2011 lalu, langsung dari Bandara Internasional Minangkabau – BIM menuju King Abdul Azis Jeddah – Madinah.

Namun hingga saat ini jemaah tersebut, masih belum diberangkatkan, padahal calon jemaah umroh tersebut, masing – masing telah menyetor biaya keberangkatan, uang tunai sebesar 15 juta rupiah lebih. Kasus yang melibatkan pelaku dugaan penipuan PT. Alharam Padang terhadap jamaah calon umrah tersebut, juga pernah dilakukan perusahaan yang sama pada tahun 2007.

Dalam kasus tersebut, pimpinan PT.Alharam ditangkap Polisi dan terpaksa mengembalikan uang jamaah yang telah dikumpulkan untuk pemberangkatan.

Sumber : Warta Berita Derah Pagi pukul 06.30 tanggal 19 Juli 2011

KASUS PENCURIAN ARUS LISTRIK

Untuk menekan kasus pencurian arus listrik, PT. PLN Persero Cabang Padang terus meningkatkan kinerja petugas penertiban aliran listrik.

Asisten Manager Pengukuran dan Proteksi PT. PLN Persero Cabang Padang Wilayah Sumbar, Junaidy menegaskan perlu dilakukan penertiban secara rutin, mengingat tingkat kenakalan pelanggan sudah semakin mengkhawatirkan, apalagi untuk rayon yang memiliki kawasan luas seperti Belanti.

Setiap harinya, jelas Junaidy ada sekitar 8 tim dengan jumlah petugas sekitar 40 orang yang diturunkan melakukan penertiban pada 4 rayon dimaksud.

Dari segi kuantitas, diakui jumlah petugas yang diberdayakan masih jauh dibawah tuntutan kebutuhan ideal.

Penertiban secara rutin diharapkan mampu menekan sekaligus menuntaskan kasus pencurian arus yang merugikan negara tersebut.

Tidak hanya itu, ulah nakal para pelanggan pelaku pencurian arus pada dasarnya juga merugikan pelanggan bersangkutan dan bukan tidak mungkin berakibat vatal yakni kebakaran akibat hubungan arus pendek.

Di samping penertiban secara rutin, Junaidy menilai perlu pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya pelanggan.

Menurutnya Pencerahan dan penyadaran dini amat membantu pihak bersangkutan menekan kasus pencurian arus listrik yang untuk bulan Juni 2011 ini mencapai 200 kasus.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 13 Juli 2011

DEKLARASI POSKO PEMANTAU PERADILAN SUMATERA BARAT

Untuk mencapai peradilan yang bersih tanpa adanya tindakan-tindakan nakal yang dilakukan hakim dalam memutus suatu perkara, Komisi Yudisial mendeklarasikan berdirinya Posko Pemantau Peradilan Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi Yudisial, JAJA AHMAS, usai pendeklarasian posko dimaksud di kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumbar jalan Pekanbaru Asratek Padang siang tadi.

JAJA AHMAS menjelaskan, posko pemantauan peradilan itu dimaksudkan untuk membantu minimnya anggota Komisi Yudisial yang hanya berjumlah 7 orang, tidak memungkinkan untuk melakukan deteksi dini terhadap pengaduan masyarakat ke daerah-daerah.

Dikatakan, Posko tersebut dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat, terkait dengan pelanggaran kode etik serta perilaku hakim seperti adanya dugaan tidak fair dalam memutus suatu perkara karena adanya kepentingan keluarga ataupun finasial dan kepentingan suatu organisasi, tegas JAJA.

Anggota Komisi Yudisial, JAJA AHMAS menambahkan, sejak tahun 2010 lalu hingga saat ini, 18 posko pemantauan peradilan, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat dan DKI Jakarta, telah menerima 360 laporan dari masyarakat.

Namun dari 360 pengaduan tersebut, Komisi Yudisial baru menindaklanjuti 38 laporan yang cukup bukti.

Sementara itu terkait telah dideklarasikannya Posko Pemantauan Peradilan dimaksud, Direktur LBH Padang, VINO OKTAVIA, mengharapkan pada masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputuasan pengadilan, dapat melapokan ke Posko dimaksud dengan membawa bukti-bukti yang syah terkait pelanggaran kode etik dan prilaku hakim, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 12 Juli 2011

MARI DUKUNG KEJAKSAAN TINGGI BERANTAS KORUPSI

Masyarakat diminta untuk mendukung dan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam memberantas kasus korupsi di daerah ini.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak perlu mempersoalkan lambatnya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para Kepala Daerah maupun Pejabat di daerah ini, yang diduga terlibat kasus korupsi.

Demikian dikatakan Kriminolog asal Universitas Ekasakti Padang, Adhi Wibowo, menanggapi gencarnya pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam satu bulan terakhir, terhadap sejumlah mantan Kepala Daerah maupun mantan pejabat di Sumatera Barat yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut Adhi Wibowo, korupsi yang digolongkan ke dalam ekstra ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, memang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengungkap setiap kasusnya.

Sejumlah pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Daerah maupun mantan Pejabat di Sumatera Barat tersebut, kata Adhi Wibowo, merupakan langkah yang baik pada moment yang tepat.

Menurutnya, ketika para Kepala Daerah maupun pejabat tersebut masih pada jabatannya, maka yang bersangkutan akan sulit dipanggil dan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Para Kepala Daerah dan pejabat tersebut, akan cenderung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengelak dari hukum.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah memeriksa sejumlah Mantan Kepala Daerah maupun pejabat di Sumatera Barat seperti, mantan Walikota Bukittinggi Djufri, mantan Bupati Solok Gusmal bersama mantan Kepala BPN Solok Lukman, mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Solok dan mantan Setdakab Solok, Suarman.

Mereka semua diperiksa dan ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Muaro Padang, setelah hasil penyidikan menunjukkan kuatnya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka tersebut.

Sementara itu, mantan Bupati Dharmasraya, Marlon Martua, juga telah beberapa kali dipanggil pihak Kejaksaan karena diduga terlibat kasus dugaan mark-up harga tanah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabupaten Dhar­masraya tahun 2009, namun yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sakit.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 7 Juli 2011

KOMITMEN SUMATERA BARAT MEMBERANTAS NARKOTIKA

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menindaklanjuti arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Anti Narkorba Internasional (HANI) tahun 2011 secara baik.

Kebersamaan seluruh komponen daerah dalam memberantas penyalahgunaan Narkorba merupakan langkah dan kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda.

Setiap masyarakat harus ikut mengawasi pergerakan operasi narkorba di lingkungan masing-masing, dan jika menemukan, segera melaporkan kepada yang berwenang.

Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat, Ali Asmar, pada peringatan HANI tahun 2011 tingkat Provinsi Sumatera Barat di halaman Kantor Gubernur, kemarin mengatakan, masyarakat perlu mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkorba yang dilakukan jajaran Polda Sumbar dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Pengawasan dan keseriusan terhadap pemberantasan Narkoba perlu terus ditingkatkan, karena perkembangan dan penyalahgunaan narkorba tidak bisa berhenti.

Oleh sebab itu, semua aparat dan masyarakat harus terus waspada dan berhati-hati, terutama dalam mengawasi anak – anak mereka.

Dalam membantu tugas-tugas BNP, pihaknya juga akan mengerahkan Organisasi Kepemudaan Karang Taruna untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, gerakkan bersama BNP dan BNK, di setiap Kabupaten Kota di daerah ini.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Pj Dir Narkorba Polda Sumatera Barat, AKBP. Alidison mengatakan, berdasarkan data pihaknya, terjadi penurunan jumlah kasus narkorba setiap tahunnya, yakni pada tahun 2009 tercatat 335 kasus, turun di tahun 2010 menjadi 231 kasus, dan di tahun 2011 ini baru 149 kasus.

Kendati demikian, pihaknya beberapa waktu lalu juga berhasil menemukan beberapa lahan tanaman ganja seluas 2 Hektar di Solok Selatan, dan 0 koma 25 Hektar di Painan.

Dalam penjaringan di lapangan pihaknya juga telah menangkap dan menyita ganja lebih dari 49 kilogram yang didapat dari beberapa titik lokasi pengawasan.

Disamping menetapkan 7 titik pengawasan pada sejumlah daerah di Sumatera Barat, juga tidak menutup kemungkinan bagi pihaknya untuk menjelajahi semua lokasi, berdasarkan laporan dari masyarakat.

Sehubungan dengan itu, kata AKBP. Alidison, visi Ketua BNP Sumbar, yang menargetkan Zero Narkorba di Sumatera Barat pada tahun 2015 mendatang, perlu didukung.

Pada peringatan HANI tahun 2011 ini, juga dilakukan pemusnahan ganja 55 kilogram, sabu-sabu 17 koma 5 gram dan miras 10 kardus.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 7 Juli 2011

DISIPLIN DALAM PERSIDANGAN

Pengadilan Negeri Padang akan berupaya maksimal dalam meningkatkan disiplin, khususnya pada jadwal persidangan agar pelaksanaan sidang dan putusan suatu perkara, tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Upaya tersebut dilakukan Pengadilan Negeri Padang, sebagai bentuk pelayanan prima yang diberikan kepada para pencari keadilan, sehingga masyarakat merasa puas dan tidak punya pikiran negativ terhadap proses peradilan yang ada.

Ketua Pengadilan Negeri Padang, ASMUDDIN, mengatakan, kendati demikian, disiplin pada persidangan tidak hanya tergantung pada pihak pengadilan, namun juga andil dari berbagai pihak terkait, seperti pihak kejaksaan dan terperkara.

Lebih lanjut, ASMUDDIN, Ketua PN Padang yang baru dilantik pada 28 Juni lalu itu mengatakan, meskipun dalam menegakkan disiplin tersebut tergantung oleh banyak pihak, namun selama kepemimpinannya ia akan berusaha keras untuk menegakkan disiplin tersebut.

Selain berupaya meningkatkan disiplin di Pengadilan Negeri Padang, kata ASMUDDIN, menjalin hubungan yang baik dengan instansi lain juga harus ditingkatkan, sehingga kinerja Pengadilan Negeri Padang ke depan akan jauh lebih baik.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 6 Juli 2011

%d blogger menyukai ini: