Category Archives: Tenaga Kerja

PENGANGGURAN MASIH TINGGI

Meskipun Pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai bidang telah mendatangkan kemajuan, namun kemiskinanan dan keterbelakangan masih melingkupi sebagain warga di berbagai pelosok tanah air.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Porpinsi Sumatera Barat Ir.YULTEHNIL dalam rapat paripurna istimewa DPRD Propinsi Sumatera Barat Sumatera Barat dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan HUT RI Ke 66 tahun 2012 digedung DPRD Propinsi Sumatera Barat kemaren.

Dikatakan, terdapat empat permasalahan pokok pembangunan yang paling terkait satu sama lainnya itu adalah masalah kemiskinan, pengangguran, keterbelankangan serta keterbatasan Infrastruktur.

Angka kemiskinan, angka pengangguran masih cukup tinggi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dan rata rata pendapatan perkapita masyarkaat Indonesia masih rendah dalam ukuran standar Internasional.

Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 17 Agustus 2011

Iklan

BALAI LATIHAN KERJA (BLK) LATIH 750 PENCARI KERJA

Memanfaatkan dana APBD dan APBN sebesar 420 juta rupiah, Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Sijunjung, menyelenggarakan pelatihan berbagai keterampilan, terhadap 160 warga yang belum mempunyai pekerjaan tetap.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Sijunjung, NIZAM UL MULUK yang didampingi oleh Kepala UPTD BLK, AFRIZAL mengatakan, Pelatihan yang dibiayai dengan dana APBD, meliputi keterampilan menjahit dua paket dengan jumlah peserta 32 orang, montir sepeda motor dua paket serta pelatihan meubel dan sulaman, masing-masing satu paket yang setiap paket diikuti oleh 16 peserta.

Sementara yang mempergunakan dana ABPN, mencakup keterampilan montir sepeda motor, prosening tata boga, menenun songket dan pelatihan kelistrikan alat pendingin.

Setiap keterampilan dilaksanakan satu paket dengan jumlah peserta 16 orang perpaket.

Dua paket pelatihan montir sepeda motor masing-masing dilaksanakan di Kecamatan Lubuak Tarok dan di BLK.

Sedangkan dua paket pelatihan menjahit serta satu paket pelatihan mebel dan sulaman, pelaksanaanya juga di BLK.

Sedangkan pelatihan yang dibiayai dengan dana APBN, hanya keterampilan menenun songket yang diselenggarakan di Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, selebihnya diadakan di BLK.

Selain mengikuti pelatihan secara gratis, para peserta juga diberi konsumsi dan uang transportasi.

Sejak UPTD BLK Kabupaten Sijunjung di operasionalkan tahun 2007, sampai tahun 2011 ini, aparatur BLK itu sudah melatih 750 pencari kerja.

Sekitar 80 persen dari jumlah yang dilatih, disamping bekerja di berbagai perusahaan, ada juga yang membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Bahkan ada yang bekerja pada perusahaan menjahit di Bukittinggi dengan penghasilan 4 juta rupiah perbulan.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 29 Juni 2011

SISTIM PERBUDAKAN DI ARAB SAUDI

Pemerintah sudah sepantasnya memberikan pengawasan dan perlindungan yang layak bagi TKI di Luar Negeri, mengingat sumbangan devisa yang cukup besar mereka berikan kepada Negara.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muslim M Yatim, sehubungan banyaknya kasus pidana yang menimpa TKI di Arab Saudi./

Pemerintah dinilai menutup mata terhadap sistim perbudakan yang berlaku di Arab Saudi, yang selama ini menjadi penyebab terjadinya sejumlah kasus penganiayaan, pemerkosaan sampai berujung pada pembunuhan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia – TKI di Negara timur tengah tersebut.

Menurut Muslim M Yatim, Pemerintah juga sering terlambat dalam menanggapi sejumlah kasus pidana yang dialami para TKI di Arab Saudi.

Dikatakan, kebudayaan Arab Saudi yang masih memberlakukan dan menjalankan sistim perbudakan, dinilai sangat merugikan para TKI informal, terutama yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga.

Sebagian masyarakat Arab menganggap pembantu rumah tangga sama dengan budak dan merupakan kepunyaan dan milik mereka, sehingga berhak melakukan apa saja terhadap para TKI tersebut.

Kendati demikian, kata Muslim M. Yatim, Pemerintah terkesan tidak peduli dan tetap melakukan pengiriman TKI ke Arab Saudi tanpa melakukan pengawasan dan perlindungan yang sepantasnya bagi para TKI di luar Negeri.

Dengan banyaknya kasus pidana yang menimpa para TKI di luar Negeri, Muslim M. Yatim mengharapkan kepada Pemerintah agar memperhatikan, mengawasi dan melindungi para TKI di luar Negeri, dan tidak hanya mementingkan uang yang dihasilkan para TKI dimaksud.

Menurut Muslim M. Yatim, Pemerintah harus segera memperjuangkan dan menyelesaikan sejumlah kasus pidana yang menimpa puluhan TKI di Arab Saudi, sehingga para TKI tersebut dapat bebas dari segala tuduhan dan kembali pulang ke tanah air dengan selamat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 26 Juni 2011

PENGIRIMAN TKI SUMBAR

Kasus yang menimpa Ruyati, Tenaga Kerja Indonesia – TKI di Arab Saudi tidak akan dialami TKI asal Sumatera Barat, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini, hanya mengirimkan tenaga kerja dari sektor formal, dan TKI bersangkutan hanya dikirim ke Negara – Negara tertentu.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Sofyan, SH, menyusul kekhawatiran yang ditimbulkan akibat sejumlah kasus pidana yang berujung hukuman pancung sejumlah TKI di Arab Saudi.

Menurut Sofyan, mengantisipasi kekerasan dan kasus – kasus pidana yang sebagian besar menimpa TKI dari sektor informal seperti, pembantu rumah tangga, jauh hari Pemerintah Provinsi telah mengambil kebijakan untuk tidak mengirimkan TKI dari sektor informal.

Disamping itu, kata Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Sofyan, SH, pihaknya juga memprioritaskan pengiriman TKI sektor formal ke beberapa Negara yang memiliki sejumlah persamaan dengan Indonesia, diantaranya dalam hal budaya dan bahasa, seperti Malaysia.

Sehubungan dengan itu, meskipun Sumatera Barat hanya mengirimkan TKI dari sektor formal, namun soal perlindungan dan pengawasan yang dilakukan terhadap TKI di luar Negeri, menurut Sofyan, SH, tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab pihaknya dan sejumlah pihak terkait lainnya yang telah ditugaskan pada masing – masing Negara.

Begitupula dengan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia – PJTKI yang ada di daerah ini, pihaknya tidak segan – segan menindak PJTKI nakal yang sengaja mengirimkan tenaga kerja dari sektor informal ke luar Negeri.

Dijelaskan, separuh dari 42 PJTKI di Sumatera Barat, terpaksa dicabut izin usahanya karena terbukti melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 23 Juni 2011

%d blogger menyukai ini: