Arsip Blog

CIPTAKAN PILKADA BADUNSANAK DI SUMBAR AMAN DAN TENTRAM

Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPR-RI Komisi III NUDIRMAN MUNIR Datuak Palimo Bandaro mengajak semua elemen masyarakat Sumatera Barat supaya menjaga keamanan dan ketertiban Pemilukada 30 Juni nanti.

Disamping itu, untuk menentukan nasib Sumatera Barat 5 tahun ke depan diharapkan masyarakat tidak ada yang Golput atau tidak memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan nanti.

NUDIRMAN MUNIR juga mengharapkan kepada tokoh masyarakat dan ninik mamak untuk turut mengawasi jalannya Pemilukada yang jujur dan adil tanpa adanya kecurangan.

Terkait evaluasi penyelenggaraan masa kampanye yang berakhir kemarin, menurut NUDIRMAN MUNIR penyelenggaraan kampanye Pemilukada Bandunsanak di Sumatera Barat dinilai baik, aman, lancar dan tidak terdapat konflik.

Menurutnya, Pemilukada di Sumatera Barat benar – benar diselenggarakan secara badunsanak.

Dijelaskan, berdasarkan penilaian dan analisa pihaknya, Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat maksimal akan terjadi dua putaran, namun berdasarkan hasil survey LSI kemungkinan besar penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat hanya satu putaran saja.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 28 Juni 2010

Iklan

DEBAT CALON GUBERNUR 2010-2015

Debat calon Gubernur Sumatera Barat 2010-2015 yang berlangsung di Audiotorium RRI Padang, semalam berjalan alot.

Masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan segmen yang diunggulkan.

Debat yang diselenggarakan oleh KPU Sumbar mengundang 5 calon gubernur yang akan maju nantinya pada pemilu kada 30 Juni, namun hanya satu yang berhalangan hadir, yakni calon nomor urut 1, EDIWARMAN.

Namun hal itu tidak mempengaruhi perdebatan sengit antar calon, karena masing-masing calon fokus dengan terobosan dan program jitu yang akan diusung nantinya.

Secara umum, visi dan misi yang disampaikan 4 calon tersebut tidak terlepas dari permasalahan ekonomi dan struktur sosial budaya masyarakat Sumbar saat ini.

Sebagaimana disampaikan calon nomor urut 2, Marlis Rahman yang mengapungkan permasalahan ekonomi masyarakat pasca gempa dan penyelesaiannya melalui penataan birokrasi seefisien mungkin guna merangsang pembangunan secara merata di berbagai daerah, tanpa terkecuali daerah perbatasan.

Sementara itu, anggota DPR-RI dari pasangan calon nomor urut 3, IRWAN PRAYITNO fokus dengan penataan infrastruktur dan pengoptimalan lahan guna mengatasi persoalan ekonomi masyarakat ke depannya.

Tidak jauh beda dengan penyampaian visi dan misi calon nomor urut 4, ENDANG IRZAL yang dalam hal ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan sebagai upaya dalam memulihkan kembali ekonomi Sumatera Barat.

Pemerintah tidak semata harus bersandar pada kemampuan APBN yang terbatas, birokrasi katanya harus mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan tidak boleh terlibat dalam bisnis.

Beda dengan calon nomor 5, FAUZI BAHAR yang dalam penyampaian visi dan misinya lebih menitikberat pada persoalan akhlak.

Perihal perdebatan 4 calon tersebut, Ketua Panwaslu Sumatera Barat, ALDRI FRINALDI menyarankan ke depan panitia penyelenggara kegiatan perlu mempersiapkan kematangan acara sehingga kegiatan berjalan sesuai aturan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Masing-masing calon berhak atas perlakukan yang sama dan prosesnya tidak mengarah pada kepentingan salah satu calon.

Mengenai pelanggaran seputar pilkada, diakuinya masih ditemukan pada beberapa daerah terkait keterlibatan penyelenggara dan persoalan daftar pemilih.

Ia berharap, persoalan tersebut segera diselesaikan untuk suksesnya pemilu mendatang.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 19 Juni 2010

INDIKASI MENYIMPANG DANA ASPIRASI

DPR RI berhak mengusulkan atau mengkaji rancangan tentang dana aspirasi untuk setiap dapil, namun tidak berhak melakukan penyaluran dana tersebut.

Pengamat Sosial dari Universitas Andalas Padang, PROF.Dr. DAMSAR mengatakan, jika dana aspirasi tersebut di salurkan DPR RI, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan undang – undang yang berlaku.

Profesor Damsar tidak setuju dengan hal tersebut karena ada indikasi menyimpang dari tugas dan wewewnang DPR RI.

Sosiolog dari Unand itu menjelaskan, DPR RI hanya dapat mengusulkan dan mengawasi aliran dana aspirasi tersebut.

Menurutnya, DPR RI tidak akan berani meloloskan dana aspirasi tersebut karena masyarakat banyak yang tidak setuju dan sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sumber : Warta Berita Daerah Sore pukul 17.00 tanggal 9 Juni 2010

%d blogger menyukai ini: