PEMBANGUNAN PESSEL TAHUN 2012

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengarahkan pembangunan tahun 2012 kepada infrastruktur pendukung aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit kepada pesisirselatan.go.id mengatakan, seluruh pembangunan itu nantinya, diharapkan bermuara kepada peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nasrul Abit, indikator keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan sangat ditentukan oleh kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk dalam menjangkau wilayah.

Untuk itu pemerintah kabupaten setempat terus memacu pembangunan dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan, sehingga daerah itu terlepas dari ketertinggalan.

Salah satu daerah tertinggal, Labuang Baruak di Kecamatan Batangkapas, sejak dulunya belum punya sarana transportasi darat yang dapat menghubungkan daerah itu dengan daerah lain.

Dengan kondisi tersebut menyebabkan warga untuk bepergian keluar dan masuk daerah itu harus melalui jalur laut dengan menaiki perahu.

Khusus daerah Labuang Baruak tersebut, Pemerintah akan membuka jalan baru sekitar 10 koma 5 Kilometer pada tahun 2012 mendatang.

Begitu juga dengan daerah-daerah lainnya, pemerintah kabupaten setempat akan terus berupaya melepaskan dari ketertinggalan itu, sesuai target tahun 2013.

Pada tahun 2010 lalu, hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dicapai di kabupaten Pesisir Selatan yakni panjang jalan dengan kondisi baik 651 koma 09 kilometer dan kondisi sedang 635 koma 3 kilometer.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 20 November 2011

LOMBA MASAKAN RENDANG ANTAR RT SE KOTA PADANG

Dalam rangka memasyarakatkan makanan khas Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang akan mengelar lomba membuat masakan rendang se Kota Padang.

Kegiatan tersebut di gelar antar RT se Kota Padang pada tanggal 31 Desember 2011, di sekitar RTH Imam Bonjol Padang tersebut sekaligus menyambut pertukaran tahun 2011 ke 2012.

Wakil Walikota Padang MAHYELDI ANSHARULLAH mengatakan, kegiatan tersebut akan menghadirkan sekitar 3 ribu warga Kota Padang dan masing-masing kelompok RT akan memasak rendang tersebut sebanyak 1 kilogram.

Lebih lanjut MAHYELDI ANSHARULLAH menjelaskan, sekaitan dengan festival rendang tersebut, pihaknya ke depan juga akan menyiapkan rumah potong hewan yang higienis, sehingga terjamin sertifikasi halalnya dari makanan tersebut.

Menurutnya dengan sudah adanya sertifikasi halal, produk-produk dari Kota Padang dapat menembus pasar Internasional.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 20 November 2011

65 SEKOLAH RUSAK RINGAN DI PESSEL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Drs. Rusma Yul Anwar mengatakan, musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan pekan lalu, telah merusak 65 unit sekolah di daerah itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan RUSMA YUL ANWAR kepada pesisirselatan.go.id mengatakan, ke 65 sekolah yang rusak akibat banjir itu terdapat di 8 kecamatan terdiri dari Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA.

Kondisi Sekolah tersebut seperti SDN 01 Ranah Pesisir rusak sedang, sedangkan lainnya rusak ringan karena hanya timbunan lumpur pada ruang kelas dan peralatan sekolah lainnya turut terendam.

Kondisi sekolah yang terendam itu dapat diatasi masing-masing sekolah dengan melakukan pembersihan bersama anak didik, kendatipun hal itu membuat proses belajar mengajar terganggu beberapa hari.

Kerugian yang ditimbulkan akibat rendaman banjir itu telah dilaporkan ke BPBD Pesisir Selatan berupa buku perpustakaan yang basah, bangku sekolah yang rusak serta peralatan lainnya.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 13 November 2011

TERLAMBAT SEKITAR 5 JAM

Kloter I Jemaah Haji Debarkasi Padang kemarin sampai di Bandara Internasional Minangkabau Padang pukul 08.11 WIB.

Kedatangan 360 Haji asal Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Kota Padang tersebut mengalami keterlambatan sekitar 5 jam dari jadwal semula, dan keterlambatan juga dialami Kloter II yang diperkirakan tiba pukul 08.00 WIB pagi ini. Jamaah haji kloter II beranggotakan 360 orang haji asal Bengkulu.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Padang, JAPERI berharap keterlambatan tersebut dapat dimaklumi semua pihak, khususnya jamaah haji.

Ia mengakui, keterlambatan jadwal penerbangan cukup menyulitkan dan mengganggu kenyamanan perjalanan haji para jamaah, apalagi sebagian besar Jemaah yang masih menunggu jadwal pemulangan adalah jamaah beresiko tinggi.

Konsekuensi dari keterlambatan tersebut jelas Japeri selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan layanan jasa yang memadai kepada para jamaah.

Hal tersebut sudah dibahas dalam nota kerjasama yang disepakati pihak pemerintah dan maskapai penerbangan.

Sementara itu mengenai kondisi kesehatan jamaah haji Debarkasi Padang, Japeri mengatakan sejauh ini relatif baik-baik saja.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 13 November 2011

BANTUAN UNTUK DAERAH TERISOLIR

Bupati Pesisir Selatan NASRUL ABIT mengatakan, 4 daerah korban banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan yang terisolir dikhawatirkan mengalami krisis Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal tersebut diungkapkannya mengingat terputusnya jalur jalan dan jembatan menuju daerah terisolir yaitu, Silaut Empat, Silaut Lima, Base Camp PT Incasi Raya dan Lunang Tiga.

Namun demikian, NASRUL ABIT memastikan bantuan logistik dan makanan menuju daerah tersebut sudah dapat didistribusikan menggunakan mobil kecil melalui jalur alternatif, sedangkan untuk distribusi BMM belum bisa dilakukan, karena jalur alternative tidak bisa dilewati kendaraan besar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga telah mengirim tim kesehatan untuk memantau kesehatan masyarakat korban banjir.

Dikhawatirkan masyarakat korban banjir rentan terkena diare, demam berdarah maupun infeksi saluran pernafasan.

Pengiriman tim tenaga kesehatan di lapangan untuk menanggulangi rusaknya sarana dan prasarana kesehatan akibat banjir meliputi dua unit Puskemas, Ambulance hanyut 1 unit, Kulkas Vaksin empat unit, Vaksin Carrier atau termos 20 unit, Pustu sebanyak 6 unit dan Poskeri – 2 unit.

Diperkirakan, kerugian sarana dan prasarana kesehatan mencapai 700 juta rupiah.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 6 November 2011

KERAWANAN SISI PENGAMANAN LAPAS

Kepala Lapas Muara Padang, ELLY YUZAR mengatakan, tembok tinggi yang membatasi Lapas dengan dunia luar harusnya terbebas dari bangunan masyarakat.

Idealnya, dinding pembatas bangunan Lapas berjarak sekitar 4 meter dari bangunan masyarakat, untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peristiwa kaburnya napi beberapa tahun silam.

Selain itu, ELLY YUZAR mengingatkan petugas Lapas untuk bekerja sesuai kedisiplinan yang diterapkan, mengingat fasilitas dan sarana prasarana pendukung kerja yang minim kerapkali menimbulkan permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja para petugas.

Menyikapi kondisi tersebut, pihak Lapas berupaya melakukan pendekatan dan sosialisasi ke berbagai pihak, tak terkecuali warga sekitarnya yang berbenturan kepentingan dengan pihak Lapas, ungkap ELLY YUZAR.

Kalapas Muaro Padang ELLY YUZAR, mengharapkan sosialisasi tersebut dapat menciptakan perubahan yang lebih baik dan setiap orang menyadari pembinaan narapidana merupakan tanggungjawab bersama yang tidak hanya tertumpu pada kinerja lembaga pemasyarakatan.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 5 November 2011

COFFEE MORNING KOMISI SATU DPRD PADANG

Pemerintah Pusat, telah mengeluarkan, Peraturan Pemerintah, tentang Kebijakan Moratorium, penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Kebijakan tersebut, terkait penundaan sementara penerimaan CPNS, bagi Kota atau Kabupaten yang banyak mengeluarkan APBD, untuk belanja pegawai, dibanding belanja pembangunan.

Hal tersebut, diungkapkan Walikota Padang Doktor FAUZI BAHAR. MSI, usai acara coffee morning DPRD Kota Padang, dengan topik Kebijakan Moratorium, Penerimaan PNS di pelataran gedung parlemen Jalan Sawahan Padang kemarin.

Lebih jauh Walikota Padang FAUZI BAHAR mengatakan, terkait dengan kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Padang, hanya bisa menerima pegawai kontrak, atau outsourcing, untuk SKPD yang strategis, dalam memberikan pelayanan umum.

Terkait dengan hal itu, kata FAUZI BAHAR, Pemerintah Kota Padang, akan melakukan rotasi terhadap, PNS atau Pegawai Kelurahan dan Guru di Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Komisi Satu DPRD Kota Padang, JUMADI. SH mengatakan, coffee morning tersebut, dimaksudkan untuk menyosialisasikan Peraturan Pemerintah, tentang Kebijakan Moratorium, kepada Kabupaten dan Kota yang banyak mengeluarkan belanja APBD bagi pegawai.

Acara coffee morning yang diadakan Komisi Satu DPRD Kota Padang tersebut, selain dihadiri Ketua DPRD, ZULHERMAN, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, BUDIMAN, Kasdim Kota Padang, Mayor Infantri EDWAR.K, juga sejumlah anggota Dewan Kota Padang.

Pada kesempatan tersebut, bertindak sebagai pembicara, DJAYA DISMAN, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Propinsi Sumatera Barat.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 1 November 2011

SANTUNAN PENSIUNAN DIUSULKAN MENJADI RP.7.500.000

Pemerintah Kota Payakumbuh mengajukan tambahan anggaran untuk program Fasilitas Purna Tugas PNS dalam RAPBD-P 2011.

Selama ini, setiap PNS yang akan pensiun diberi insentif uang tali kasih atau semacam tanda ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebesar 6 juta rupiah, sekarang diusulkan menjadi 7,5 juta rupiah.

Wakil Walikota Payakumbuh, H . SYAMSUL BAHRI berharap, rencana tambahan dana untuk program fasilitas purna tugas PNS tersebut disetujui DPRD, karena pengabdian PNS di Payakumbuh dinilai cukup banyak untuk kemajuan daerah dan pemberian reward tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dikatakan, pada tahun 2011 ini, tercatat 90 PNS di lingkungan pemerintah kota Payakumbuh yang akan pensiun, dan sejak bulan Januari sampai September 2011, sudah lebih 50 orang PNS yang menerima insentif tersebut.

Jika disepakati perubahan standar bagi pemulangan pegawai yang pensiun dari 6 juta menjadi 7,5 juta rupiah, berarti yang pensiun dalam bulan depan, akan menerima insentif sebesar 7,5 juta rupiah

Dalam pandangan umum fraksi, terhadap RAPBD-P 2011, tentang penambahan anggaran pada program Fasilitas purna tugas PNS, itu dipertanyakan oleh Fraksi Partai Golkar, dan telah dijawab Walikota Payakumbuh. dengan menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk atau penghargaan pemerintah terhadap pengabdian PNS tersebut selama bertugas.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 16 Oktober 2011

MARAKNYA MAKSIAT DI RANAH MINANG

Maraknya terjadi perbuatan maksiat seperti munculnya suguhan Tari Striptease atau telanjang, video porno, aborsi, bisnis maksiat berkedok salon dan bentuk-bentuk maksiat lainnya di daerah Sumatera Barat karena kurangnya pendekatan kultural dan struktural terhadap generasi muda.

Menurut Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, TRINDA FARHAN SATRIA kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan, pendekatan struktural yaitu kebijakan, sedangkan pendekatan kultural melibatkan banyak pihak di dalamnya seperti peran ninik-mamak, alim ulama, peranan keluarga dan peranan masyarakat.

Sementara jika hanya melakukan pendekatan struktural, kebijakan-kebijakan itu bisa jalan tetapi sangat lambat.

Kebijakan tersebut merupakan akselarasi perubahan, tetapi kalau hanya kebijakan tanpa didukung oleh berbagai komponen masyarakat, akan menjadi mandul dan tidak bermanfaat.

Lebih jauh Trinda Farhan Satria menjelaskan, penyebab lain terjadinya perbuatan asusila di daerah ini karena pendidikan yang diajarkan selama ini hanya menekankan pendidikan formal dan hasil yang di capaipun formal sebab hanya menginginkan nilai tinggi meskipun dengan berbagai cara.

Untuk itu, diminta pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan, yang konsep kebijakan tersebut diterapkan ke daerah-daerah sehingga implementasinya tidak berbenturan seperti gagasan pendidikan berkarakter.

Jika pendidikan berkarakter tersebut di maksimalkan dan diseriuskan dalam rangka mendekatkan dan mengkombinasikan bidang formal dan informal, hal tersebut akan dapat menjadi solusi.

Penyebab lainnya yakni salah kaprah mempergunakan teknologi informasi internet, video dan Telepon Seluler, padahal dari media tersebut banyak manfaat yang bisa diambil, bukan yang bersifat negatif.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 11 Oktober 2011

PENERTIBAN TONASE

Ketua Komisi III DPRD Propinsi Sumatera Barat, HM NURNAS mengatakan, penertiban truk bermuatan lebih, harus dievaluasi secara utuh dan total mengingat pelaksanaan penertiban belakangan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti dengan masih banyaknya kendaraan truk dengan muatan lebih berlalu-lalang di jalanan.

Penertiban perlu tetap dilanjutkan dan tidak bersifat periodik, karena pelaksanaannya masih mengecewakan dan kendaraan bertonase lebih masih berjalan seenaknya.

Dalam anggaran perubahan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun ini telah dialokasikan dana sekitar 1 koma 1 milyar rupiah lebih, yang dapat digunakan untuk biaya operasional petugas selama melakukan penertiban, dengan harapan tidak terjadi lagi pungutan liar oleh oknum petugas di lapangan.

Untuk tahun 2012 nanti juga dialokasikan anggaran untuk biaya operasional penertiban truk, sebesar 4 koma 2 milyar rupiah ebih.

Anggaran tersebut merupakan komitmen Komisi III DPRD Propinsi Sumatera Barat terhadap penertiban angkutan bertonase.

Sumber : Warta Berita Daerah Pagi pukul 06.30 tanggal 11 Oktober 2011